Pengusaha Ritel Sebut Bansos Pemerintah Bantu Warga Lepas dari Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengapresiasi pemberian stimulus dari pemerintah yang berbentuk bantuan sosial (bansos) selama wabah pandemi Covid-19.

Selain mendongkrak daya beli masyarakat, ia menilai bantuan tersebut juga berperan membuat warga Indonesia lepas dari bayang-bayang kemiskinan selama masa krisis saat ini.

"Pemerintah telah memberikan banyak stimulus, karena bakal banyak kemiskinan jika pemerintah tidak memberikan bantuan sosial (bansos)," kata Roy dalam sesi teleconference, Kamis (13/8/2020).

"Jadi kita tahu situasi saat ini. Kita mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan banyak stimulus kepada kami," dia menambahkan.

Lebih lanjut, Roy juga menyoroti para pelaku ritel tradisional yang wajib berinovasi untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Salah satunya dengan cara memperbaiki pelayanan kepada customer dan tetap mengedepankan faktor kesehatan, seperti menyediakan spot delivery service di luar toko.

"Sebanyak 90 persen anggota Aprindo telah mengubah bisnisnya, termasuk omnichannel (model bisnis lintas channel), dan kita juga menyiapkan rencana untuk bangkit," terangnya.

Oleh karenanya, ia berkesimpulan, pelaku usaha dan pelanggan harus mau bersama-sama menjaga faktor kesehatan dan keamanan. Itu disebutnya menjadi kunci untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kesehatan dan keamanan harus diimplementasikan dalam pola pikir kita. Ini penting, dan kedisiplinan pada semua level di lingkungan sosial kita. Ini penting untuk mencegah gelombang kedua pandemi ini," imbuh Roy.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin (BGS) menyatakan optimistis bisa menuntaskan sejumlah program bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19 hingga akhir 2020.

Keyakinan itu dilontarkannya lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menekan pemerintah untuk mempercepat penyaluran program bansos tersebut. Itu dimaksudkan agar ekonomi nasional bisa segera pulih pada kuartal ketiga tahun ini.

"Pak Presiden selalu berikan arahan secepat mungkin kita salurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional agar secepat mungkin kita bisa gerakkan ekonomi nasional. Sehingga di kuartal III ini diharapkan ada percepatan dari perputaran ekonomi kita," kata BGS dalam sesi teleconference, Jumat (7/8/2020).

Saat ini, ia menyebutkan, pemerintah lebih fokus terhadap empat program bansos yang punya dampak lebih besar kepada masyarakat. Pertama yakni program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga paling miskin atau sekitar 40 juta orang.

Dari Rp 37,4 triliun pagu anggaran yang dikeluarkan, bansos PKH hingga Agustus 2020 telah tersalurkan Rp 27 triliun, atau sekitar 72 persen.

"Berdasarkan pengamatan kami, karena program ini sudah berjalan lama, para pelaksana sudah tahu menjalankan seperti apa, penerima juga jelas, sifatnya tunai ke rakyat. Sehingga kami tidak melihat ada masalah apapun sampai akhir tahun kita bisa memenuhi mencapai pagu anggaran yang Rp 37,4 triliun," ungkap BGS.

Selanjutnya yakni program kartu sembako. Dengan pagu anggaran Rp 43,6 triliun, program tersebut hingga bulan ini telah terserap Rp 26 triliun atau hampir 60 persen. Adapun program kartu sembako targetnya diberikan untuk 20 juta keluarga termiskin atau sekitar 80 juta orang.

"Karena memang kembali lagi program ini sudah berjalan cukup lama, mekanismenya sudah jelas, dan kami cukup yakin bahwa sampai akhir tahun pagu anggaran ini bisa diserap semua," ucapnya.

Program ketiga adalah bansos tunai dan non-tunai khusus untuk daerah yang terkena Covid-19. Pagu anggarannya Rp 39,2 triliun, dan saat ini penyalurannya sudah Rp 19 triliun atau 49 persen. Target penerimanya yakni 10,9 juta keluarga termiskin, atau sekitar 40 juta rakyat di seluruh Indonesia.

"Sekali lagi karena program ini menggunakan mekanisme yang sudah ada, bekerja sama dengan Kemensos, kami cukup yakin sampai akhir tahun kita bisa menyerap seluruh pagu anggaran yang ada," ujar BGS.

Sebuah pengecualian diberikan kepada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang menyasar 8 juta keluarga. Sebab, penyerapannya kini masih di bawah target, sekitar 27 persen (Rp 9 triliun) dari total pagu anggaran Rp 31,8 triliun.

"Tapi kami kembali lagi, kami memonitor bukan hanya yang penyerapannya baik, tapi juga penyerapan masih belum sesuai target itu yang sedang kami kejar," tegas BGS.