Sri Mulyani Minta Kementerian Benahi Data Agar Bansos 2021 Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk mulai melakukan perencanaan anggaran 2021. Sebab, perencanaan anggaran baik dari masing-masing K/L akan sangat membantu dalam menghitung sekaligus mempertimbangkan alokasikan Progam Pemulihan Ekonomi (PEN) di tahun depan.

"Sebenarnya salah satu yang dianggap harus dilakukan adalah supaya sebetulnya K/L dari sekarang sudah mulai bisa memiliki perencanaan penganggaran. Sehingga tidak terjadi situasi hari ini di mana kita beri alokasi untuk PEN, namun banyak K/L memang belum siap betul," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Ketidaksiapan K/L biasanya terhadap langkah-langkah di bidang kesehatan. Kemudian juga mengenai data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan belanja sosial atau bansos.

"Perlu di-scaleup itu masih bisa jalan seperti di tempat pak mensos itu PKH ditambakan, kemudian sembako diberi 500 karena sudah by name by address," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini mengakui, yang sulit adalah jika nama-nama dan alamat belum ada. Hal itu terjadi pada program-program pemerintah yang menyangkut dukungan terhadap UMKM. Apalagi UMKM, peu ada database untuk KUR, Mekaar, dan Umi.

"Tapi kalo bicara lainnya, itu msh tidak ada by name by adress. Seperti bank wakaf kita ada bank, tapi nama individu dan alamat dan nomor akun tidak selalu ada. Inilah yang harus tindakan cepat, masalahnya databasenya udah ada atau belum sehingga target lebih cepat," kata dia.

Sri Mulyani melanjutkan, mengenai Program PEN ke depan pemerintah akan tetap menggunakan data belanja sosial atau bansos tahun ini. Pemerintah sendiri tidak menurunkan target sampai tahun depan yakni tetap mencapai 20 juta orang penerima bantuan sosial.

"Sampai saat ini angkanya 18,8 juta, kami tidak turunkan. Patokan anggaran sampai 20 jtua. Tapi targetnya 18,8. Yang lain masuk ke BLT yang cash, yang untuk DKI Jakarta dan non DKI dan sektiarnya.Itu makanya sebetulnya kita tidak turunkan target. Yang udah ada nama alamat di Kemensos DTKS itu kita pertahankan, tidak kurangi," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Perum Bulog meluncurkan Program Bantuan Sosial (Bansos) Beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) di seluruh Indonesia.

Pemberian bantuan tersebut termasuk kepada keluarga petani yang terkena dampak pandemi Covid-19 untuk masa waktu Agustus-Oktober 2020.

"Program Bantuan Sosial Beras ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) di seluruh Indonesia agar kebutuhan pangan beras bagi warga terkena dampak Covid-19 bisa terpenuhi dan tetap terjaga kesehatannya," kata Menteri Sosial Juliari Batubara di kompleks pergudangan Perum Bulog Wiiayah DKI, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Bansos beras akan diberikan kepada 10 juta KPM-PKH untuk 3 bu|an alokasi dari Agustus sampai Oktober 2020. Masing-masing KPM akan mendapatkan beras kualitas medium sebanyak 15 kg per bulan alokasi.

Pada September ini akan disalurkan dua bulan alokasi sekaligus yakni alokasi bu|an Agustus dan September.

Keluarga penerima manfaat bansos pada bulan ini bakal menerima langsung beras sebanyak 30 kg sekaligus. Kemudian pada pengiriman selanjutnya (Oktober) setiap keluarga penerima manfaat masing-masing akan menerima beras sebanyak 15 kg.

Adapun dalam acara penyaluran ini juga dilakukan uji tanak nasi yang diambil dari sampel beras bansos yang akan disalurkan.

Uji tanak ini sebagai bukti bahwa hasil panen dalam negeri juga memiliki kualitas dan karakteristik rasa yang disukai oleh masyarakat Indonesia.