Pemda Dukung Pemulihan Sektor Padat Karya di Masa Pandemi

Sejumlah pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam pemulihan perekonomian nasional.

oleh Septian Deny diperbarui 25 Sep 2020, 02:16 WIB
Diterbitkan 24 Sep 2020, 20:05 WIB
Pedagang di Pasar Tanah Abang
Pedagang kaki lima mulai berjualan di Jalan Jati Baru II, Tanah Abang, Jakarta, Senin (18/5/2020). Meski kawasan niaga Pasar Tanah Abang telah tutup selama masa PSBB, namun sebagian oknum pedagang tetap menggelar lapaknya di sejumlah titik seperti di atas trotoar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam pemulihan perekonomian nasional. Salah satunya Pemkab Jombang Jawa Timur yang memberikan perhatian serius terhadap sektor padat karya.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab menyatakan keseriusan pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 melalui pemberian bantuan langsung tunai. Seperti diketahui pandemi menekan perekonomian masyarakat karena harus kehilangan pekerjaan alias pengangguran.

“Alhamdulillah, untuk menjaga situasi ekonomi, Pemkab Jombang telah menyalurkan BLT Rp200 ribu kepada 86.000 masyarakat terdampak pandemi yang selama tiga bulan dengan tiga tahap penyaluran,” ujar Mundjidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Dia mengatakan untuk mendukung perekonomian masyarakat, pedagang kaki lima (PKL) juga diizinkan untuk berjualan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pemkab Jombang juga memfasilitasi aktivitas perdagangan para PKL tersebut dengan menyediakan lokasi yang memadai sejak hari raya Idul Fitri 2020 sampai sekarang.

“Kami juga memberikan stimulus stimulus permodalan bagi UMKM yang terdampak pandemi yakni Rp1 juta per-KPM,” katanya.

Pemkab Jombang juga terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Jombang dan mengimbau perusahaan agar jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kita meminta perusahaan agar jangan sampai ada PHK dengan menerapkan mekanisme sistem kerja bergilir atau shift, sehingga mereka masih tetap bekerja atau tidak di-PHK dan jadi pengangguran,” katanya.

Salah satu sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja di Jombang adalah industri Sigaret Kretek Tangan (SKT), industri ini berperan penting dalam perekonomian masyarakat karena sebagian warga Jombang bekerja di industri padat karya tersebut. Para pekerja di sektor ini juga tidak luput dari perhatian pemerintah daerah Jombang.

“Saya berharap agar pelinting rokok ini tetap dipekerjakan,” katanya.

Mundjidah mengatakan bahwa sektor padat karya seperti SKT perlu dilindungi sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dinilainya sebagai langkah penting untuk membantu tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Purwanto mengungkapkan bahwa industri SKT tetap perlu mendapat perhatian dari pemerintah ketika terjadi tekanan ekonomi selama pandemi.

“Kalau aspirasinya kita sudah tahu, kita akan fasilitasi juga sesuai perkembangan kondisi yang ada,” ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indonesia Bersiap Resesi Ekonomi, Pengamat Minta Pemerintah Tambah BLT

Pengertian Resesi
Ilustrasi Grafik Resesi Ekonomi Credit: pexels.com/energepic.com

Resesi diprediksi sudah di depan mata menghadang Indonesia. Sinyal sudah disebutkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 diperkirakan minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menyebutkan jika bertambahnya kemiskinan menjadi kemungkinan terburuk bila resesi melanda Indonesia.

Dia pun berharap pemerintah tanggap dalam memberikan jaring pengaman sosial. "Jadi segera tambah BLT untuk pengangguran, korban PHK, dan pekerja informal,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (23/9/2020).

Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi gelombang PHK yang merata di hampir semua sektor. Jika angka pengangguran tidak bisa tertolong dengan jaring pengaman, maka yang ada resiko ke angka kemiskinan yang naik dan ancaman konflik sosial makin tinggi. 

Untuk itu, Bhima menekankan kepada pemerintah untuk kembali melakukan kalkulasi terhadap bantuan atau subsidi yang dikucurkan.

“Nominal BLT pun harus lebih besar dari sebelumnya, idealnya Rp 1,2 juta per orang per bulan selama 3-6 bulan. Bantuan berupa sembako juga bisa difokuskan ke daerah daerah yang padat penduduk seperti Jabodetabek,” jelas dia.

Menilik akar dari krisis atau resesi kali ini, Bhima menyebutkan penanganan wabah covid-19 perlu menjadi fokus utama. Menurutnya, kegiatan ekonomi akan turut bergerak seiring dengan membaiknya penanganan wabah.

“Langkah pemerintah juga penting untuk menjamin pengendalian wabah berjalan optimal dan cepat. Ini kan akar masalahnya karena aktivitas ekonomi macet saat pandemi, maka solusinya adalah tangani masalah kesehatan dengan lebih serius. Semakin cepat pandemi tertangani semakin cepat recovery,” tegas Bhima.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya