Dewan Pengupahan: Bohong Jika Ada yang Bilang Kami Rekomendasikan UMP 2021 Tak Naik

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Untuk diketahui, dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 dinyatakan bahwa bahwa penetapan UMP 2021 atas rekomendasi dari Depenas.

Anggota Depenas Mirah Sumirat mengecam adanya klaim rekomendasi Depanas atas SE Menteri Ketenagakerjaan mengenai penetapan UMP 2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam SE itu menyatakan tidak ada kenaikan UMP 2021.

"Saya menginformasikan tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno terkait dengan tidak naiknya UMP 2021. Jadi ini sangat mengejutkan saya bahwa selaku anggota Depenas apabila ada kalimat dari siapapun atau dari pejabat bahwa sudah ada rekomendasi dari Depenas," tegasnya dalam Konferensi KSPI, Jumat (30/10/2020).

Dia menegaskan, bahwa Wakil Ketua Depenas Sunardi juga mengaku tidak pernah memberikan rekomendasi atas penetapan UMP 2021. Hal ini Mirah ketahui saat ramainya polemik atas SE anyar itu.

"Sangat mengejutkan, dan saya sudah konfirmasi ini kepada Wakil Ketua Depanas Sunardi. Beliau juga kaget tidak tau," jelas dia.

Oleh karena itu, dia kembali memastikan bahwa tidak ada rekomendasi apapun dari Depanas atas penetapan UMP 2021. Sehingga dia menuding pemerintah dalam hal ini tengah mengada-ngada.

"Jadi tidak pernah ada rekomendasi dari terkait tidak naiknya UMP 2021. Jadi clear itu, kalau ada pernyataan bahwa direkomendasikan Depanas itu artinya bohong. Saya kira (pemerintah) mengada-ngada," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menanggapi polemik atas penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurutnya ketentuan tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021) dalam SE anyar itu merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah.

"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah. Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker Ida di Jakarta, pada Selasa 27 Oktober 2020.

Menurut Menaker Ida, penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

SE tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Alhasil perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan," terangnya.