Sri Mulyani Sebut Dewan Pengawas LPI Punya Masa Jabatan Berbeda

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat menetapkan tiga nama calon Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Ketiganya adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kettiga calon dewan pengawas LPI tersebut akan memiliki masa jabatan yang berbeda.

"Dalam Dewas ini tidak semua mendapatkan assignment dalam jangka waktu yang sama. Ada Dewas profesional yang penugasan lima tahun, empat tahun dan tiga tahun," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual di Jakarta, Senin (25/1).

Dia menyebut, Darwin Cyril Noerhadi akan menduduki posisinya sebagai Dewas LPI dari unsur profesional selama lima tahun. Sementara itu, masa jabatan dari Haryanto Sahari adalah tiga tahun dan Yozua Makes untuk empat tahun.

Sri Mulyani menambahkan, alasan penetapan masa jabatan berbeda ini agar pergantian Dewas nantinya tidak dilakukan dalam satu waktu. Hal ini sama seperti masa jabatan yang ada di Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI).

"Sehingga nanti kalau ada perubahan Dewas tidak dilakukan secara tiap tahun bersama-bersama semua diganti, ada staggering sama seperti di BI," ungkap dia.

Bendahara Negara ini menjelaskan, saat ini pengangkatan Dewas masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Jokowi. Setelah itu, Dewas akan menyelenggarakan proses seleksi untuk dewan direksi.

"Saat ini dewas sesudah Keppres diterbitkan Presiden, melakukan proses rekrut dewan direktur, proses seleksi sedang berjalan dan ditargetkan segera selesai karena presiden ingin melihat agar LPI bisa segera berjalan," jelas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, kehadiran Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA), akan menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi pada 2021.

“Instrumen ini akan mampu menjadi pelengkap upaya kita di dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian,” kata dia seperti ditulis Jumat (22/1).

Untuk mendukung pemulihan ekonomi lainya, pemerintah juga akan tetap memberikan berbagai insentif fiscal policy, termasuk insentif pajak kepada dunia usaha. Dukungan diberikan kepada berbagai industri yang memiliki peranan strategis sehingga Indonesia mampu membangun sektor industri yang makin kuat.

“PPh, PPN, dan KUP kita akan terus di-adjust di dalam rangka untuk memberikan rezim perpajakan yang friendly terhadap dunia usaha. Namun tugas kami juga tetap harus mengumpulkan penerimaan perpajakan karena itu adalah sumber bagi belanja negara untuk melindungi Indonesia ke depan," jelas dia.

"Oleh karena itu, keseimbangan antara pengumpulan penerimaan pajak dan tujuan kita untuk memberikan dukungan dan insentif usaha akan terus kita lakukan oleh Kementerian Keuangan,” sambung dia.

Bendahara Negara itu menambahkan, kebijakan strategis APBN 2021 akan terus mendukung keberlanjutan program pemulihan ekonomi, terutama untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

“Program-program perlindungan sosial tahun 2021 yang mencapai Rp408 triliun juga untuk masyarakat kita yang masih akan menghadapi masa transisi dan tekanan yang belum sepenuhnya pulih, baik itu dalam bentuk bantuan sosial maupun bantuan bagi anak-anak didik yang tidak mampu dalam bentuk beasiswa,” kata dia.

Selain itu sektor pendidikan, infrastruktur, serta teknologi informasi dan komunikasi (ICT) juga akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021.

“(Anggaran) pendidikan Rp550 triliun dan kesehatan Rp169 triliun. Kita juga akan terus mendorong pembangunan kembali infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk infrastruktur jalan dan infrastruktur ICT, Rp417 triliun untuk infrastruktur dan untuk ICT Rp26 triliun,” tukasnya.