OJK: Banyak Ekosistem Syariah yang Belum Digarap Maksimal

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini perbankan syariah mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi covid-19. Lantaran masih banyak ekosistem-ekosistem yang berkaitan dengan perbankan syariah yang belum digarap maksimal.

“Saya yakin seyakin-yakinnya, karena ekosistem-ekosistem perkembangan perbankan syariah kita itu kan banyak benar yang belum digarap oleh perbankan syariah terkait dengan mungkin makanan halal, marketplace syariah yang begitu luas,” kata Heru dalam Launching Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025, Kamis (25/2/2021).

Tidak hanya ekosistem makanan halal dan marketplace syariah saja yang belum digarap maksimal. Melainkan juga ada ekosistem lain seperti wisata halal, haji dan umrah, farmasi dan kosmetik halal, fesyen halal, media dan rekreasi halal, pesantren, masjid, serta Lembaga amil zakat, yang peluangnya masih terbuka lebar.

“Itu kan semua hal ekosistem yang belum digarap oleh perbankan syariah kita, belum maksimal. Nah begitu ada sinergi dengan perbankan syariah kita saling bergandengan tangan antara stakeholder dengan perbankan syariah, tentunya yang didukung oleh digitalisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, bahwa dalam perbankan syariah itu yang paling penting adalah menonjolkan keunikan produk dan digitalisasi. Dengan begitu, perbankan Syariah bisa memenuhi harapan dari para nasabah.

“Memang syarat mutlaknya mau nggak mau kita harus berinovasi untuk meluncurkan produk-produk baru yang tentunya tidak melupakan nilai-nilai Syariah, sehingga kita bisa maksimalkan dukungan ekosistem tadi itu,” kata Heru.

Heru menegaskan, jika perbankan Syariah mampu melayani dan menggarap ekosistem ekonomi Syariah yang sudah disebutkan di atas. Dirinya yakin bahwa nasabah perbankan konvensional akan lari ke perbankan Syariah, dan secara langsung mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Kalau itu di garap, saya yakin akan berkembang dengan sangat cepat bahkan akan berkembang dan seyakin-yakinnya nasabah kita akan lari ke Bank syariah. Tentunya yang paling penting adalah produk digitalisasi dan keunikan produk itu tetap mengedepankan nilai-nilai Syariah,” pungkasnya.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan atau Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025. Roadmap ini merupakan pelaksanaan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 (MSPJKI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan sebelumnya dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021-2025 minggu lalu dalam sub pilar ketiganya disebutkan ingin mewujudkan perbankan syariah menjadi katalis dalam pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi Syariah.

“Dalam roadmap ini kita akan mendetailkan apa yang sudah ada di roadmap perbankan nasional. Tentunya dengan harapan kita bisa mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial,” kata Heru dalam Launching RP2SI, Kamis (25/2/2021).

Menurutnya, sangat penting untuk mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Tentunya harapan itu jangan ditinggalkan jika ingin menjaga perbankan syariah tetap berdaya saing.

Berikut 3 pilar dalam pengembangan struktural OJK pada RP2SI 2020-2025:

Pertama, penguatan identitas perbankan Syariah. Untuk memperkuat identitas tersebut perlunya memperkuat nilai-nilai Syariah, mengembangkan keunikan produk Syariah yang berdaya saing tinggi, memperkuat permodalan dan efisiensi, dan mendorong digitalisasi perbankan Syariah.

“Jadi ini menjadi tonggak supaya 3 sub tadi yang terkait dengan keunikan produk penguatan permodalan maupun digitalisasi itu menjadi hal yang sangat penting. Dengan tentunya kita tetap memperkuat nilai-nilai syariah kita,” jelasnya.

Pilar kedua, sinergi ekosistem ekonomi syariah. Menurutnya pilar kedua ini tidak kalah penting dengan pilar pertama. Dengan pilar kedua ini maka bisa mengentaskan pilar ketiga nantinya.

“Kita harus mensinergikan dengan lembaga sosial Islam, sinergi antar kementerian dan berbagai lembaga lembaga keuangan syariah, sinergi Lembaga keuangan sosial Islam, sinergi dengan kementerian dan lembaga, dan meningkatkan awareness masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi,” sebutnya.

Pilar ketiga, penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Penguatan 3 hal itu menjadi hal yang sangat penting. Di dalam perizinan tentunya OJK ingin melakukan perizinan dengan lebih transparan dan tentunya lebih cepat untuk mewujudkan berbagai harapan-harapan dari konsumen.

“Kita turut melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terutama Bank Indonesia supaya nanti perizinan perbankan kita, dan juga termasuk itu perizinan di perbankan syariah jadi satu atap dengan OJK untuk supaya nanti perizinan ini lebih cepat, transparan dan kredibel,” pungkasnya.