Jokowi soal Gaungkan Benci Barang Impor: Masa Tidak Boleh Tidak Suka Produk Asing

Indonesia tidak menganut paham proteksionisme, tapi harus tetap membatasi diri dalam perdagangan global. Contohnya dalam penggunaan produk impor atau asing.

oleh Athika Rahma diperbarui 05 Mar 2021, 10:47 WIB
Diterbitkan 05 Mar 2021, 10:20 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) . (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggaungkan agar masyarakat benci produk luar negeri atau asing. Masyarakat Indonesia diajak untuk mengutamakan produk buatan dalam negeri. 

Hal ini dinilai Jokowi merupakan tindakan yang wajar agar Indonesia tidak melulu ketergantungan produk impor.

"Boleh saja kita ngomong tidak suka terhadap produk asing, masa enggak boleh kita tidak suka kan boleh saja. Gitu saja ramai," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas HIPMI 2021 secara daring, Jumat (5/3/2021).

Jokowi menegaskan, Indonesia tidak boleh jadi korban unfair practices dari perdagangan global. Dukungan terhadap produk dalam negeri harus segera dimulai, minimal dari sisi pemerintah dan BUMN.

"Pipa sudah bisa produksi banyak masih impor, untuk apa gitu. Pada dipakai proyek pemerintah, proyek BUMN, saya ngomong nggak boleh," katanya.

"Dan itu harus dimulai, kita harus benar-benar memulai paling tidak dari pemerintah dan BUMN, lalu ajak masyarakat untuk cinta produk Indonesia dan tidak suka produk luar," tegas Jokowi.

Jokowi melanjutkan, Indonesia ialah negara penganut keterbukaan ekonomi. Indonesia tidak menganut paham proteksionisme, namun harus tetap membatasi diri dalam perdagangan global, contohnya dalam penggunaan produk impor atau asing.

"Kita nggak boleh jadi korban unfair practices dari perdagangan dunia. Kita harus memanfaatkan optimal pasar dalam negeri dan ini sangat besar untuk mendongkrak ekonomi nasional," tandasnya.

 

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Ini

Pengusaha Dukung Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri

Jokowi Sosialisasikan Penurunan Pajak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau produk UMKM dalam kunjungan kerjanya di Sanur, Bali, Sabtu (23/6). Kunjungan kerja ini dalam rangka sosialisasi aturan baru terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Liputan6.com/Pool/Biro Pers Setpres)

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani mendukung penuh kampanye benci produk luar negeri yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menurutnya, kampanye tersebut menjadi salah satu cara untuk mendukung produk dalam negeri.

Dia mengatakan, Indonesia mempunyai penduduk sekitar 270,2 juta orang dan nomor 4 terbesar di dunia. Potensi yang besar itu, harus dimanfaatkan dengan mendukung permintaan produk dari dalam negeri. Apalagi produk dalam negeri memberikan kontribusi besar terhadap PDB Indonesia yang mencapai USD 1,1 triliun. Atau lebih dari 57 persennya itu ditopang oleh konsumsi.

"Sangat wajar kalau kemudian Pak Presiden mengharapkan, agar pertumbuhan ekonomi sustain, maka konsumsi ini bisa menjadi daya ungkit yang sangat positif," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Kamis (4/3/2021).

Pernyataan Ajib ini justru bersebrangan dari yang disampaikan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad.

Dia mengaku tidak sepakat dengan kampanye membenci produk luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Secara khusus, dirinya mendukung program bangga buatan Indonesia, namun tidak harus membenci produk luar.

"Iya statementnya Pak Presiden (Jokowi) yang terakhir saya dengar kalau tidak salah kita harus mencintai produk dalam negeri setuju. Tapi bukan berarti membenci produk asing. Bukan," katanya saat dihubungi merdeka.com.

Dia mengatakan, produk-produk dari luar negeri justru harus menjadi motivasi supaya UMKM di Indonesia mampu berkompetisi. Baik secara produk, maupun harga jual. "Jadi produk asing itu sebagai motivasi supaya kita berkompetisi," imbuh dia.

Dia menambahkan, upaya pemerintah dalam mendukung program bangga buatan Indonesia, harus dimulai dari pemerintah sendiri. Misalnya saja, paling sederha mengganti mobil dinas menggunakan mobil buatan anak bangsa.

"Pemerintah harus mulai berpikir produk-produk yang digunakan misalnya mobil dinasnya mulai dari kepresidenan sampai menteri jangan beli produk impor dong, misalnya produk dalam negeri mobil nasional. Itu kan bagus," kata dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya