Pengusaha: Banyak Kepentingan Politik di Pengelolaan BUMN

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggariwa menyoroti, masih banyaknya kepentingan-kepentingan politik yang masuk di dalam pengelolaaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menurutnya, hal itu kerap terjadi dan terus berulang.

"Banyak sekali, itu berulang kali bagaimana kepentingan-kepentingan politik itu masuk dalam pengelolaan pengelolaan BUMN ini yang selalu disoroti," katanya katanya dalam diskusi bertajuk BUMN Terlalu Perkasa?, Sabtu (27/3/2021).

Dia pun meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang juga pernah menjadi seniornya di Hipmi untuk mengakomodir segala kepentingan yang ada. Sebab jika itu dibiarkan secara terus menerus akan merusak citra dari BUMN.

"Menurut saya menteri BUMN harus mempunyai formulasi yang tepat bagaimana mengakomodir kepentingan yang ada," katanya.

Sebagaimana diketahui, penunjukkan relawan Presiden Joko Widodo menjadi komisaris BUMN menuai pro dan kontra dari sebagian pihak. Relawan yang diangkat komisaris BUMN ramai disebut titipan dari Presiden Jokowi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pengangkatan komisaris di seluruh BUMN merupakan upaya untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) serta memastikan program perusahaan bisa berjalan.

"Saya juga titipan. Contoh kenapa kita angkat Pak Amien (Sunaryadi), kita angkat sebagai Komut PLN, backgroundnya KPK, BPKP, itu untuk memberikan kepercayaan. Pak Agus Marto, mantan Gubernur BI mau membantu BNI," ujar Erick dalam video yang diunggah akun Karni Ilyas Club, ditulis Minggu (1/11).

Dia menjelaskan, BUMN dibentuk oleh negara, sehingga yang bisa mengubah ketentuan BUMN ialah undang-undang. Dengan demikian, keputusan membolehkan komisaris memiliki jabatan rangkap juga menjadi hak pemerintah, apalagi jika melibatkan tokoh perwakilan pemerintah.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah telah mengumumkan pembentukan Indonesia Battery Corporation (IBC). Dalam implementasinya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, saat ini pemerintah bekerjasama dengan dua emiten baterai listrik global LG Energy Solution asal Korea Selatan (Korsel) dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) asal China.

Kendati begitu, Erick Thohir mengatakan pemerintah masih membuka opsi untuk menggaet investor lain, mulai dari Amerika Serikat (AS) hingga Jepang. Penjajakan ini akan dilakukan pada April 2021.

"Kita juga membuka kerja sama, tidak hanya CATL dan LG Chem, tapi juga yang lainnya. Karena itu, pada April pertengahan ini pak Luhut (Menko Maritim dan Investasi), Mendag (Muhammad Lutfi) dan saya ke AS melihat potensi kerja sama dengan pihak di AS," kata Erick dalam video konferensi, Jumat (26/3/2021).

"Ke Jepang juga, ingin bicara hal yang sama," ia menambahkan.

Erick menjelaskan, keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek ini harus bisa terkonsolidasi. Jika tidak, Erick khawatir hilirisasi tidak akan berjalan dengan baik.

"Akhirnya hanya mengalihkan kekayaan bangsa kita kepada bangsa lain dan market di luar negeri untuk pembesaran baru masuk ke dalam negeri," kata dia.

Perusahaan holding ini terdiri dari empat perusahaan BUMN antara lain PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/Inalum alias MIND ID, anak usahanya yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

"Jadi bukan monopoli tapi jadikan perusahaan ini (IBC) lalu lintas jadi value added dan bargaining point yang selama ini kita jadi market saja," kata Erick Thohir.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury menyebutkan total investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini sangat besar, mencapai USD 17 miliar.