Catat, Jadwal Perjalanan KRL Jabodetabek Selama Larangan Mudik Lebaran 2021

Liputan6.com, Jakarta - PT KAI Commuter memangkas waktu operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek selama kebijakan larangan mudik Leberan yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. 

VP Corporate Secretary PT KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

"Pada 6 hingga 17 Mei jam operasi KRL Jabodetabek bergeser dari normalnya 04.00-22.00 menjadi 04.00-20.00," kata Anne, Rabu (5/5/2021).

Jumlah perjalanan KRL juga dipotong dari 984 menjadi 886 perjalanan setiap hari.

Sedangkan untuk KA Lokal Merak yakni rute Rangkasbitung-Merak PP akan berhenti beroperasi sementara selama larangan mudik lebaran, 6-17 Mei. Hal itu disebabkan, rute tersebut tidak termasuk dalam transportasi wilayah aglomerasi yang diizinkan pemerintah untuk tetap beroperasi.

Anne menyatakan, para pengguna dapat melakukan pembatalan tiket dengan pengembalian 100 persen.

"Pembatalan tiket dapat diurus melalui loket seluruh stasiun wilayah operasi KA Lokal Merak dengan pengembalian biaya 100 persen ke calon pengguna," ucap Anne dalam keterangan tertulisnya soal KRL dan KA Lokal Merak.

Berikut Rincian Operasional KRL Jabodetabek pada 6-17 Mei 2021:

1. Bogor/Depok–Jakarta Kota PP 196 perjalanan, pukul 04.00-20.00 WIB

2. Bogor/Depok/Nambo-Angke/Jatinegara PP 180 perjalanan, pukul 04.00-20.00 WIB

3. Cikarang/Bekasi-Jakarta Kota PP 169 perjalanan, pukul 04.00-20.00 WIB

4. Rangkasbitung/Parungpanjang/Serpong-Tanah Abang PP 193 perjalanan, pukul 04.00-20.00 WIB. Sesuai surat dari Bupati Lebak tanggal 29 April 2021 Nomor 443/1684-GT/2021 maka pada masa larangan mudik lebaran ini Stasiun Cikoya, Maja, Citeras, dan Rangkasbitung tidak melayani naik-turun pengguna.

5. Tangerang-Duri PP 94 perjalanan, pukul 04.00–20.00 WIB

6. Tanjungpriok-Jakarta Kota PP 54 perjalanan, pukul 04.00–20.00 WIB. Sedangkan untuk KA Lokal Merak (relasi Rangkasbitung–Merak PP) akan berhenti beroperasi sementara pada 6 -17 Mei 2021. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mulai hari ini Kamis 6 Mei larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi baik di darat, laut, udara, dan kereta api, untuk melayani kegiatan mudik sudah berlaku hingga 17 Mei 2021 mendatang.

“Pada masa peniadaan mudik tersebut (6-17 Mei 2021), semua pengoperasian transportasi untuk kepentingan mudik akan dilarang," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Kendati begitu, bukan berarti pergerakan moda transportasi berhenti total pada masa tersebut. Melainkan masih ada moda transportasi yang beroperasi untuk melayani kegiatan yang dikecualikan, seperti diatur di dalam Permenhub Nomor 13 Tahun 2021.

Peraturan Menhub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 tersebut, mengatur transportasi yang dapat beroperasi untuk melayani kepentingan bukan mudik.

Kepentingan nonmudik ini adalah bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluara meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, pelayanan kesehatan darurat, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya. Kepentingan nonmudik tertentu lainnya ini harus dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

“Angkutan logistik/barang seperti angkutan pengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan, juga akan berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Selain itu, transportasi juga akan tetap beroperasi secara terbatas melayani kawasan aglomerasi yaitu di Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro); Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); Bandung Raya; Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur); Jogja Raya; Solo Raya; Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila), dan Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata).

Adita menegaskan, kegiatan mudik tetap diminta tidak dilaksanakan di kawasan ini, dan transportasi akan diprioritaskan untuk aktivitas masyarakat yang masih bekerja, membutuhkan layanan kesehatan dan sebagainya.

Untuk mendukung hal tersebut, para petugas gabungan baik dari unsur Kepolisian, TNI, Dishub, dan unsur terkait lainnya, juga sudah mulai diturunkan sejak kemarin Rabu (5/5) di titik-titik penyekatan. Baik titik yang berada di jalan, maupun yang berada di simpul-simpul transportasi seperti di terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun.

“Pengawasan pada tahun ini dilakukan di 383 titik penyekatan. Petugas gabungan di lapangan akan menerapkan aturan ini dengan tegas namun tetap humanis,” katanya.

Lebih lanjut Adita mengungkapkan, jelang masa peniadaan mudik, Kemenhub telah melakukan sejumlah langkah agar aparat lebih siap di lapangan. Beberapa di antaranya yaitu, rapat koordinasi yang dengan kepala daerah yang daerahnya menjadi tujuan utama pemudik yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Banten.

“Melalui rakor tersebut, kami ingin menyamakan persepsi terkait aturan ini agar implementasinya di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik dan kompak,” ujar Adita.

Kemenhub juga terus aktif mensosialisasikan aturan pengendalian transportasi melalui berbagai kanal media, khususnya di media sosial. Sosialisasi ini pun melibatkan para ASN di lingkungan Kemenhub, untuk membuat video kreatif tentang ajakan kepada masyarakat untuk tidak mudik.

Demikian Kemenhub terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik pada tahun ini, dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.