DPR Dorong Pemerintah Percepat Pembentukan Satgas Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Supremasi penegakan hukum jadi salah satu kunci dalam mengerek masuk investasi dari luar. Penegakan hukum diperlukan sebagai kepastian bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, dibentuknya Kementerian Investasi yang baru mesti dibarengi dengan adanya satuan yang khusus menangani berbagai persoalan terkait investasi. Baik problem lapangan semacam pungli, birokrasi berbelit hingga problem adanya overlap regulasi antar stakeholder.

"Untuk mendorong investasi. Perlu cepat didorong satuan tugas (satgas) percepatan investasi," tandas Politikus PDIP itu kepada wartawan, Sabtu (8/5/2021).

Nantinya, lanjut dia, satgas ini tanggungjawab dan koordinasinya mesti langsung dibawah Menteri Investasi.

"Diketuai Menteri Investasi supaya efektif," saran Bendahara Megawati Institute itu.

Lebih lanjut Darmadi juga berharap jika nantinya Satgas ini terbentuk, Menteri Investasi seharusnya bisa bertambah keberaniannya.

'Harus lebih berani," harapnya.

Darmadi mengatakan, urgensi pembentukan satgas investasi ini karena ada indikasi bahwa investasi yang masuk belum begitu optimal.

"Karena mulai ada pelambatan dan kendala dilapangan. Jadi nantinya Satgas ini harus melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan supaya efektif," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dunia usaha menilai pelantikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sangat mumpuni dan sangat tepat mengingat selama menjadi Kepala BKPM beliau memiliki kinerja yang sangat bagus dan positif.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menegaskan indikatornya ditengah tekanan ekonomi akibat pandemi covid 19, target investasi tahun 2020 mampu melampaui target dari Rp 817,2 triliun menjadi Rp 826,3 triliun.

"Kemudian banyak investasi yang mangkrak di daerah sekarang sudah berjalan. Pak Bahlil juga sangat aktif melobi investor investor besar untuk masuk ke Indonesia termasuk berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan dari UU Cipta Kerja yang juga sudah rampung," kata Sarman, Kamis (29/4/2021).

Menurutnya dengan adanya Kementerian Investasi dunia usaha sangat menaruh harapan besar terhadap institusi baru ini, secara khususnya dari sisi kelancaran dan kepastian perizinan yang cepat, tepat dan akurat berbasis digital sebagaimana diharapkan dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Dengan perizinan yang pasti dari pusat sampai ke daerah akan mampu menarik investor masuk ke Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Sarman, pengusaha dan calon investor harus dapat merasakan kehadiran Kementerian Investasi ini yang mampu menjawab kendala dan kegalauan pelaku usaha selama ini dan menaikkan daya saing kita ketika pelayanan berbagai perizinan sudah mengalami perubahan yang mendasar.

Sarman optimis, target investasi tahun 2021 yang dipatok sebesar Rp 900 triliun dibawah kepemimpinan pak Bahlih yakin bisa tercapai dengan pengalaman selama 1,5 tahun memimpin BKPM.