Puan Maharani Tekankan Semangat Gotong Royong dalam APBN 2022

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 bisa lebih baik daripada tahun ini. Dalam hal ini termasuk soal dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait pandangan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022. Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa.

"APBN yang akan datang adalah yang kuat, bergotong royong dalam pemulihan ekonomi terkait dengan memajukan ekonomi. Tidak seperti tahun ini, namun bisa menjadi lebih baik," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (25/5/2021).

Tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi dijadwalkan pada Senin 31 Mei 2021. Rapat Paripurna pada hari ini merupakan tanggapan atas KEM PPKF 2022 yang disampaikan Sri Mulyani pada 20 Mei 2021.

"Kita sudah mendengarkan pandangan sembilan fraksi terkait KEM PPKF dari Kementerian Keuangan atau pemerintah. Kita akan bertemu kembali di 31 Mei untuk mendengarkan jawaban dari pemerintah terkait KEM PPKF yang akan datang atau APBN 2022. Semoga yang sudah disampaikan oleh para wakil dari fraksi bisa didengar," ungkap Puan Maharani.

Sementara itu, perwakilan Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, dalam Rapat Paripurna mengatakan bahwa pihaknya berharap Kemenkeu memperbaiki mekanisme perencanaan dan penyusunan APBN. Hal ini menyusul Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, yang sudah dua kali melakukan perubahan hanya dengan selembar surat pada tahun ini.

"Yang dipersoalkan oleh PDIP adalah mekanisme perencanaan dan penyusunan APBN di Kemenkeu ketika terjadi perubahan. Dengan keluarnya dua surat tersebut, ada indikasi kuat, perencanaan di Kemenkeu rasanya perlu perbaikan," ungkap Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta menyatakan, pembatasan kegiatan masyarakat secara luas dan pengendalian belanja, menjadi tantangan pemerintah dalam mengendalikan defisit anggaran.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2/2020 pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen.

"Ini buat kita makin challenge untuk bisa turunkan defisit di bawah 3 persen di 2023," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5).

Dia mengatakan, jika Covid-19 melonjak dan jumlah pasien bertambah maka pemerintah harus mengambil tindakan pembatasan kegiatan secara luas. Di satu sisi, belanja pemerintah juga terus membengkak.

Oleh sebab itu, baginya terpenting sekali pemerintah lakukan sekarang menjaga agar Covid-19 terkendali dan tidak ada lonjakan mengkhawatirkan.

"Dengan begitu kita tenang kendalikan ekonomi dan pada akhirnya kita bisa lebih sistemtis turunkan defisit di bawah 3 persen di 2023," jelasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan meyakini defisit anggaran sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa dicapai pada 2023. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2020 yang membolehkan pelebaran defisit selama tiga tahun saja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, defisit akan diturunkan perlahan. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen dari PDB lebih rendah dari realisasi defisit APBN pada tahun lalu sebesar 6,09 persen.

"Di 2022 defisit anggaran akan lebih rendah dari tahun ini, sehingga ini menunjukan adanya konsolidasi untuk membuat perubahan yang mulus untuk kembali ke disiplin defisit tiga persen di 2023," kata dia dalam acara Fitch Indonesia Conference 2021 dengan tema : Fitch on Indonesia - Navigating a Pots-Pandemic World?, Rabu (24/3).

Bendahara Negara ini mengatakan, perekonomian tahun ini sudah mulai berjalan sehingga tidak lagi tergantung pada belanja pemerintah sebagaimana tahun lalu. Dengan begitu, beban APBN untuk mendorong ekonomi akan semakin berkurang sehingga defisitnya bisa ditekan.

"Di 2020 kita satu-satunya mesin yang melakukan pekerjaan karena APBN bekerja sangat keras. Saat ini mesin (perekonomian) sudah mulai bergerak tapi pemerintah tidak langsung menghentikan mesinnya tapi dilakukan perlahan di 2021 dan 2022," ungkapnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com