Puan: Pemerintah Harus Segera Selidiki Kasus Penembakan PMI di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan kasus penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

“Kementerian terkait, kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjutin hal tersebut, menyelidiki, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Puan menegaskan, pemerintah harus bisa melindungi semua PMI dan mencegah agar kasus serupa tidak terulang.

“Tentu saja melindungi warga negara Indonesia yang kemudian terkena korban dan memitigasi, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu,” kata dia.

Menurut Puan, Komisi I DPR akan memanggil Kemenlu untuk membahas langkah strategis terkait kasus tersebut. “Ya Itu nanti di komisi terkait tentu saja akan melaksanakan hal-hal terkait hal itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI, Oleh Soleh mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dia meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata Oleh dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

Oleh mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

Baik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. Mereka semua harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut.

Ketua DPP PKS, HM. Martri Agoeng, mengutuk keras insiden penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Insiden ini terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1) dan menelan satu korban jiwa.

"Kami mengutuk keras tindakan brutal ini. Pemerintah harus segera mengusut tuntas kejadian ini dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Martri, dalam keterangan resmi, Rabu (29/1/2025).

Menurutnya, insiden ini harus menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola PMI secara menyeluruh. "Kasus ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, agar perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin diperkuat," ungkapnya.

PKS juga menyoroti pemberantasan migrasi non-prosedural yang masih menjadi tantangan besar. "Pemerintah harus bertindak tegas dengan menegakkan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI secara ilegal. Ini harus menjadi prioritas nasional," ujar Martri.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah. "Tanpa sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akan sulit diwujudkan," jelasnya.

Dalam aspek perlindungan, PKS juga meminta pemerintah memperkuat diplomasi bilateral. "Diplomasi harus lebih tajam dalam memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan PMI di negara tujuan mereka bekerja," katanya.

Tidak hanya itu, dia menegaskan, pemerintah harus meningkatkan akses migrasi yang aman, mudah, dan terjangkau.

"Kita perlu memperbaiki sistem migrasi dari desa-desa asal PMI dengan melibatkan sektor keuangan dan berbagai pihak terkait," ucapnya.

Terkait regulasi, PKS mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 segera diselesaikan. "Regulasi yang kuat akan memastikan adanya sanksi tegas bagi pihak yang mengirim PMI secara non-prosedural," tegas dia.

PKS berkomitmen untuk terus mengawal isu perlindungan PMI dan mendorong kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan sistem migrasi yang lebih aman dan berkeadilan bagi pekerja migran Indonesia," pungkasnya.