Dukung Vaksinasi Berbayar, Komisi VI DPR: Perusahaan Kecil dan WNA Sulit Akses Vaksin

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty menyatakan, dukungan pelaksanaan vaksin gotong royong untuk individu atau vaksin berbayar maupun badan usaha guna mempercepat terbentuknya kekebalan komunal (herd immunity).

Menurutnya, langkah ini juga demi mempercepat tercapainya vaksinasi secara nasional dengan keikutsertaan yang makin luas.

Menurut Evita, vaksinasi individu merupakan pengembangan dari vaksin gotong royong untuk badan usaha yang saat ini terus berlangsung. Terlebih masih banyak pihak belum tersentuh program vaksinasi gotong royong yang digawangi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Ternyata tidak sedikit perusahaan pribadi, perusahaan kecil, bahkan termasuk adanya kesulitan yang dihadapi warga negara asing mendapatkan akses vaksin," kata politisi PDI-Perjuangan itu di Jakarta, Rabu (14/7).

Evita mengatakan, program vaksinasi gotong royong individu ini dibuka setelah dipastikan pasokan vaksin milik pemerintah makin masif. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena program vaksinasi gotong royong untuk individu dan perusahaan tidak akan mengganggu jatah vaksin masyarakat.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu, menekankan bahwa jenis vaksin yang digunakan maupun sumber pendanaannya berbeda. Vaksin gotong royong tidak menggunakan vaksin yang dialokasikan pemerintah. Selain itu, juga tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan atau hibah dari kerja sama bilateral.

“Vaksin gotong royong berasal dari keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan BUMN farmasi, sedangkan program vaksinasi pemerintah sumbernya dari APBN," katanya.

Evita berharap program vaksinasi gratis dari pemerintah maupun mandiri atau gotong royong dapat berjalan lancar sehingga target vaksinasi nasional bisa segera tercapai.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rencana pemerintah menggelar program vaksinasi berbayar atau vaksinasi gotong royong individu menuai dukungan dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

Awalnya, vaksinasi berbayar akan dijalankan PT Kimia Farma mulai 12 Juli 2021. Namun kebijakan ini kemudian ditunda.

Pengusaha memberikan dukungan karena melihat vaksinasi individu ini ditujukan dalam rangka pencepatan pemerataan vansinasi Covid-19, sehingga memiliki kekebalan komunal atau herd immunity.

Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, vaksinasi berbayar ini sama sekali tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis.

Sebab ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan atau pengusaha dengan jumlah tenaga kerja yang tidak banyak serta orang asing yang tidak dapat akses vaksin gratis.

"Jika ada kelompok masyarakat yang ingin divaksin segera dan memiliki kemampuan untuk membayar dan pemerintah menyediakan akses itu, kan sah-sah saja," kata dia kepada Merdeka.com, Rabu (14/7/2021).

Dia juga mengingatkan jika program ini kan tidak ada pemaksaan atau kewajiban ini hannya salah satu opsi atau pilihan bagi mereka yang memiliki kemampuan

Dia mengatakan, keputusan vaksinasi  berbayar ini sudah ditetapkan pemerintah melalui Kemenkes. Bahkan sudah ada regulasinnya/aturannya hingga penetapan harganya. Sehingga tidak ada yang perlu diperdebatkan.

"Kita memiliki kelas menengah baru yang mencapai 50 juta, dan mereka ini berpotensi menjadi peserta vaksin gotong rotong mandiri berbayar," jelasnya.