Banyak Daerah Langgar Prokes, Testing dan Tracing Bakal Makin Gencar

Masih Banyak Daerah Langgar Prokes, Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Testing dan Tracing

oleh Athika Rahma diperbarui 21 Jul 2021, 18:15 WIB
Diterbitkan 21 Jul 2021, 18:15 WIB
FOTO: Puskesmas Cinere Tes PCR Warga yang Pernah Berhubungan dengan Pasien COVID-19
Paramedis melakukan kegiatan testing PCR kepada warga yang pernah berhubungan dengan pasien positif COVID-19 di Puskesmas Cinere, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). Testing setelah tracing dilakukan kepada puluhan warga untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jodi Mahardi membeberkan, sejumlah daerah masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan terutama pada perayaan Idul Adha 1442 H kemarin.

Terkait hal ini, pemerintah akan meningkatkan kapasitas testing dan tracing agar jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif dapat segera diketahui.

"Masih banyak yang tidak menghiraukan SE Menag, imbauan MUI dan lainnya. Ada kerumunan di Bandung dan Manado, tindakan ini sangat disayangkan karena akan meningkatkan penyebaran varian delta," kata Jodi dalam konferensi pers Update PPKM Harian, Rabu (21/7/2021).

Lebih lanjut, dalam melakukan testing dan tracing ini, belasan ribu relawan akan dilibatkan. Bahkan, masih banyak relawan yang akan mendukung kegiatan ini dari organisasi-organisasi masyarakat.

"Apabila ditemukan kasus Covid-19, maka mereka akan dibawa ke pusat-pusat isolasi yang sudah disiapkan pemerintah. Mereka akan dapat penanganan dan obat gratis. Apabila yang terkena kepala keluarga, keluarga tersebut akan mendapatkan bansos," tutur Jodi.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Nasib PPKM Darurat

FOTO: Puskesmas Cinere Tes PCR Warga yang Pernah Berhubungan dengan Pasien COVID-19
Paramedis melakukan kegiatan testing PCR kepada warga yang pernah berhubungan dengan pasien positif COVID-19 di Puskesmas Cinere, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). Testing setelah tracing dilakukan kepada puluhan warga untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Jodi mengingatkan, aktivitas yang dilakukan masyarakat akan sangat menentukan nasib pemberlakuan PPKM darurat. Jika seluruh masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan dan kondisi penyebaran virus di tiap daerah sudah membaik, maka PPKM darurat bisa segera direlaksasi.

"Tidak ada wilayah yang tanpa risiko. Hanya ada risiko rendah dan tinggi. tidak ada nol risiko. Apapun yang kita lakukan terutama di rumah hanya menurunkan atau meningkatkan risiko tersebut," tandas Jodi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya