Banggar: Burden Sharing Bentuk Gotong Royong Pengelolaan Fiskal di Tengah Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengapresiasi kerja kolaboratif antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka berbagi beban utang bersama (burden sharing) khususnya dalam menyerap Surat Berharga Negara (SBN).

Kesepakatan baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III berdampak positif, yakni berkurangnya beban bunga utang yang akan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini berkontribusi pada penambahan ruang fiskal APBN ke depan.

“Saya selaku Ketua Banggar DPR memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan burden sharing ini, sekaligus bangga terhadap kemauan bergotong-royong dari BI, bahkan kontribusi gotong-royongnya sejak awal pandemi. Saya juga memberikan apresiasi kepada Saudari Menkeu atas kerja kerasnya mencari banyak breakthrough menghadapi tahun tahun fiskal yang sulit ini,” ujar Said di Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi domestik sangat tinggi seiring pandemi Covid-19 yang masih belum berlalu. Setidaknya selama tiga tahun anggaran sejak 2020-2022, Indonesia tak kuasa menghindarkan diri dari pembiayaan utang.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menjelaskan pada tahun 2020, Indonesia bergantung pada pembiayaan utang sebesar Rp 1.229,62 triliun dan pada tahun 2021 pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan utang sebesar Rp 961,5 triliun.

Namun tingginya kebutuhan terhadap pembiayaan utang berdampak panjang. Salah satunyaa, beban bunga utang yang harus dipikul dikemudian hari. Termasuk pada tahun-tahun sulit akibat pandemi covid-19 dan dampak ekonominya ini berupa beban pokok dan utang pada tahun tahun sebelumnya. Akibatnya, Debt Service Ratio (DSR) terus naik.

“DSR kita pada tahun 2020 sebesar 46,42 persen, tahun 2021 naik ke level 49,9 persen dan pada tahun 2022 diperkirakan naik ke level 51,93 persen,” terangnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Namun ditengah tekanan pembayaran pokok dan bunga utang ini, pemerintah dan BI telah membagi beban bersama. Terbaru, BI dan Pemerintah telah membuat kesepakatan baru melalui SKB Jilid III.

“Saya kira, burden sharing ini sangat positif. Apalagi, ini didesain dengan mengacu pada pengelolaan fiskal moneter yang prudent, kredibel dan integritas,” imbuhnya.

Berdasarkan SKB Jilid III ini, BI berkontribusi pada seluruh biaya bunga untuk biaya vaksinasi dan penanganan kesehatan melalui skema privat placement. BI akan menyerapnya dengan maksimum limit Rp 58 triliun pada tahun 2021 dan Rp 40 triliun pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan neraca BI.

Selain itu, jumlah pembelian SBN oleh BI dan jumlah penerbitan SBN dengan pembayaran kontribusi BI, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan serta kondisi keuangan BI dengan kesepakatan tertulis antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKB III.