ASIAN BUSINESS REVIEW NOBATKAN BANK MANDIRI SEBAGAI DIGITAL EXPERIENCE OF THE YEAR

Sri Mulyani Kisahkan Sejarah Skandal BLBI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan awal mula skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan total senilai Rp110,45 triliun.

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Agu 2021, 17:45 WIB

Diterbitkan 27 Agu 2021, 17:45 WIB

Rapat Perdana, Sri Mulyani - DPR Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengkisahkan asal muasal mula skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan total nilai Rp110,45 triliun. Kasus berawal dari krisis keuangan 1997 yang berlanjut pada 1998 kemudian 1999.

"Kita memahami bahwa 22 tahun yang lalu tahun 97, 98, 99 terjadi krisis keuangan di Indonesia," ujar Sri Mulyani melalui tayangan youtube Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Krisis keuangan yang sering disebut dengan krisis moneter ini ini berdampak besar kepada industri perbankan. Saat itu nilai tukar rupiah yang semula di kisaran 2.500 per dolar AS melonjak menjadi 15.000 per dolar AS. Di mana kemudian perbankan banyak mengalami kesulitan hingga pemerintah dipaksa untuk melakukan blanket guarantee.

"Krisis keuangan tersebut mengenai perbankan yg menyebabkan banyak bank-bank mengalami kesulitan dan pemerintah dipaksa untuk melakukan apa yang disebut penjaminan blanket guarantee kepada seluruh perbankan Indonesia saat itu, dan dalam situasi itu banyak bank yang mengalami penutupan atau merger atau akuisisi," jelasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Bantuan Likuiditas

Mahasiswa Tolak Penerbitan SP3 Kasus BLBI

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Mereka mempertanyakan penerbitan SP3 terkait kasus dugaan korupsi BLBI untuk Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dalam proses itu, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan maka Bank Indonesia melakukan apa yang disebut bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan. Bantuan likuiditas itu dibiayai dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah dan sampai sekarang masih dipegang Bank Indonesia.

"Pemerintah selama 22 tahun, tentu dalam hal ini membayar pokoknya, juga membayar bunga utangnya. Karena sebagian BLBI itu ada yang menggunakan tingkat suku bunga yang sebagian memang dinegosiasikan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah selama 22 tahun menanggung langkah-langkah untuk menangani persoalan perbankan dan keuangan yang bebannya hingga sampai saat ini. Dalam rangka pemerintah mengkompensasi langkah penyelamatan perbankan maka pemilik bank atau debitur harus mengembalikan dana tersebut.

"Itulah yang kita sebut Program Bantuan likuiditas Bank Indonesia akibat krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998," katanya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓