Banggar DPR Sepakat Pertumbuhan Ekonomi di RAPBN 2022 Sebesar 5,2 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat dengan target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 yang diusulkan oleh pemerintah. Selain itu Banggar juga sepakat dengan usulan asumsi makro lainnya. 

Untuk diketahui, pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2022 di angka 5 persen sampai 5,2 persen. "Asumsi perekonomian tahun 2022 disepakati menjadi 5,2 persen," kata Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar, Bobby A Rizaldi, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Untuk inflasi banggar sepakat di angka 3 persen. Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepakat 14.350 per dolar AS dan tingkat bunga SUN 10 tahun dipatok di angka 6,80 persen.

Bobby melanjutkan, harga minyak mentah dijual USD 63 dolar per barel. Kemudian lifting minyak bumi disepakati 703 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1.036 ribu barel per hari setara minyak.

Dalam hal ini Panitia Kerja (Panja) meminta agar Pemerintah melakukan extra effort untuk meningkatkan lifting minyak. Caranya dengan pengaturan regulasi yang memberikan ketenangan berusaha bagi KKKS. Sehingga mampu meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi beban impor minyak.

"Catatan Panja meminta pemerintah untuk extra effort untuk meningkatkan lifting minyak melalui pengaturan regulasi yang memberikan ketenangan berusaha bagi KKKS," kata Bobby.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu dari sisi target pembangunan, Banggar DPR menyepakati usulan Pemerintah dalam RAPBN 2022. Antara lain tingkat pengangguran terbuka berada di posisi 5,5 persen - 6,3 persen. Tingkat kemiskinan di angka 8,5 persen - 9,0 persen dan indeks gini rasio di angka 0,376-0,378.

Kemudian indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41-73,46. Nilai tukar petani (NTP) 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 104-106.

Berbagai target tersebut akan bisa dicapai bila pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan penguatan penangan sektor kesehatan. Sebab sektor ini menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi nasional. Belanja kementerian/lembaga (KL) memberikan multiplier effect bagi perekonomian dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat. Melakukan penguatan dan penajaman program-program pemulihan ekonomi. Mengoptimalkan capaian reformasi struktural, meningkatkan efisiensi biaya utang agar bisa meringankan beban APBN.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com