Amerika Serikat Terancam Kehabisan Uang dan Resesi Jika Batas Utang Tidak Naik

Sebelumnya, AS tidak pernah gagal membayar utang. Para ekonom mencoba memperkirakan kerugian yang bisa ditimbulkan jika negara ini default atau gagal baya utang.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Sep 2021, 12:14 WIB
Diterbitkan 29 Sep 2021, 12:14 WIB
Janet Yellen, pemimpin departemen keuangan AS yang ditunjuk oleh presiden terpilih Joe Biden.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan jika Kegagalan untuk menaikkan batas utang bisa menyebabkan default atau gagal bayar utang hingga memberikan konsekuensi besar pada perekonomian AS . (Twitter/ @NewYorkFed)

Liputan6.com, Jakarta Apabila permintaan untuk menaikkan batas utang Amerika Serikat tidak disetujui Kongres pada 18 Oktober 2021, negara tersebut akan kehabisan uang dengan cepat. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

Kegagalan untuk menaikkan batas utang bisa menyebabkan default atau gagal bayar utang hingga memberikan konsekuensi besar pada perekonomian AS.  

“Sangat penting bagi Kongres mengatasi batas utang dengan cepat. Jika tidak, Amerika akan default untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kepercayaan terhadap Amerika Serikat akan terganggu dan negara kemungkinan akan menghadapi krisis keuangan dan resesi ekonomi," jelas Yellen, melansir dari CNBC dan CNN, Rabu (29/9/2021). 

Adapun batas utang penting naik karena dananya digunakan untuk pembiayaan belanja pemerintah.  Yellen memperingatkan bahwa batas waktu 18 Oktober hanyalah perkiraan karena arus kas pemerintah federal "bergantung pada variabilitas yang tidak dapat dihindari."

Dia mencatat bahwa arus kas kotor harian pemerintah, tidak termasuk pembiayaan, rata-rata hampir USD 50 miliar per hari selama setahun terakhir dan bahkan telah melampaui USD 300 miliar.

Yellen mengingatkan risiko bahwa Amerika Serikat dapat gagal membayar utangnya dalam hitungan minggu jika Washington gagal bertindak.

"Tidak pasti apakah kita dapat terus memenuhi semua komitmen bangsa setelah tanggal itu," tulis Yellen dalam sebuah surat, menambahkan proyeksi didasarkan pada perkiraan pembayaran pajak.

Sebelumnya, AS tidak pernah gagal membayar utang. Para ekonom mencoba memperkirakan kerugian yang bisa ditimbulkan dari default.

Hasilnya, sebagian besar ekonom mengatakan bahwa default membawa bencana dalam kondisi keuangan hingga memicu penurunan ekonomi di tengah lonjakan suku bunga.  

"Anda akan melihat lonjakan suku bunga jika batas utang tidak dinaikkan. Saya pikir akan ada krisis keuangan dan bencana. Memang benar bahwa pembayaran bunga atas utang pemerintah akan meningkat,” jelas Yellen.

Perdebatan di Kongres AS

FOTO: Joe Biden Sampaikan Capaian 100 Hari Kepemimpinannya di Kongres AS
Presiden Joe Biden berpidato didampingi Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi di Kongres, US Capitol, Washington, Amerika Serikat, Rabu (28/4/2021). Joe Biden menyampaikan pencapaiannya dalam 100 hari pertama menjabat. (Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool)

Sejumlah perdebatan terjadi di Kongres AS. Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell (Partai Republik) memblokir mosi dari Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer (Partai Demokrat) pada Selasa malam (28/9/2021).

Mosi tersebut memungkinkan Demokrat untuk mengatasi batas utang dengan suara mayoritas sederhana. Jadi, Demokrat bisa menaikkan batas utang tanpa melibatkan suara dari Partai Republik.

Diketahui Senat Republik juga memblokir RUU yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan batas utang pada Senin (27/9/2021). Menurut Partai Republik, menaikkan batas utang harus diserahkan kepada Partai Demokrat saja.

Partai Republik ingin Demokrat menaikkan batas utang dengan memasukkan ketentuan dalam RUU rekonsiliasi mereka yang bernilai USD 3,5 triliun (Rp 50.050 triliun).

"Sudah waktunya bagi rekan-rekan Demokrat untuk berhenti menyeret kaki dan mulai bergerak. Demokrat di Kongres tampaknya tidak bertindak dengan urgensi apa pun,” kata McConnell.

Selanjutnya, pemerintah AS juga terancam tutup pada akhir September jika anggota parlemen gagal menyetujui RUU pendanaan atau alokasi baru.

Dampaknya adalah pemerintah harus merumahkan ribuan pegawainya dan hanya bisa beroperasi pada kapasitas terbatas sampai pendanaan dilanjutkan kembali.

Reporter: Shania

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya