Mengenal Lebih Dalam Pandora Papers, Pengungkapan Penghindaran Pajak Politisi Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) mengungkap data pejabat dan politisi di banyak negara yang merahasiakan jumlah kekayaan dan menghindari pajak. Sebanyak 600 jurnalis dari 150 media serta 117 negara terlibat dalam investigasi ini.

Investigasi yang diberi nama Pandora Papers ini mengacu pada catatan rahasia yang dimuat dalam 14 penyedia layanan offshore. Layanan profesional yang disebut mampu untuk ‘membentuk’ perusahaan cangkang di wilayah dengan aturan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali.

Gunanya, untuk memungkinkan pemilik perusahaan menyembunyikan identitas mereka dari publik atau regulator. Seringkali, penyedia membantu mereka membuka rekening bank di negara-negara dengan peraturan keuangan yang ringan.

Sejumlah 2,94 terabyte data, yang terdiri dari dokumen, gambar, email, spreadsheet, dan lainnya dibongkar ICIJ dan dibagikan dengan mitra media di seluruh dunia.

Catatan tersebut mencakup jumlah informasi yang belum pernah ada sebelumnya tentang ‘pemilik manfaat’ dari entitas yang terdaftar di Kepulauan Virgin, Inggris Raya, Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, South Dakota, dan yurisdiksi kerahasiaan lainnya.

Data tersebut mencakup informasi tentang pemegang saham, direktur dan pejabat. Selain orang kaya dan terkenal, data yang dibocorkan tersebut juga memuat orang-orang yang tidak mewakili kepentingan publik dan yang tidak muncul dalam pelaporan, seperti pemilik usaha kecil, dokter, dan lainnya, yang biasanya individu yang jauh dari sorotan publik.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mengutip laman ICIJ.org, Senin (4/10/2021), dalam laporan ini mencakup lebih dari 330 politisi yang terpapar kebocoran tersebut berasal dari lebih dari 90 negara. Mereka menggunakan entitas dalam yurisdiksi kerahasiaan untuk membeli real estat, menyimpan uang dalam perwalian, memiliki perusahaan lain dan aset lainnya, terkadang secara anonim.

Investigasi Pandora Papers juga mengungkap bagaimana bank dan firma hukum bekerja sama dengan penyedia layanan luar negeri untuk merancang struktur perusahaan yang kompleks. File menunjukkan bahwa penyedia tidak selalu mengenal pelanggan mereka, meskipun kewajiban hukum meminta mereka untuk berhati-hati untuk tidak melakukan bisnis dengan orang-orang yang terlibat dalam transaksi yang meragukan.

Investigasi juga melaporkan tentang bagaimana penyedia kepercayaan AS telah memanfaatkan undang-undang beberapa negara bagian yang mempromosikan kerahasiaan dan membantu klien kaya di luar negeri menyembunyikan kekayaan untuk menghindari pajak di negara asal mereka.

Dari 2,9 terabyte data tersebut, ada lebih dari 11,9 juta dokumen. Diantaranya 6,4 juta dengan format dokumen, 2,9 juta foto, 1,2 juta email, hampir setengah juta spreadsheet, hingga file presentasi, audio, video dan format lainnya dengan total hampir satu juta.

Menurut investigasi, beberapa file berasal dari tahun 1970-an, sebagian besar yang ditinjau oleh ICIJ dibuat antara 1996 dan 2020. Mereka mencakup berbagai hal, yakni pembentukan perusahaan cangkang, yayasan, dan perwalian; penggunaan entitas tersebut untuk membeli real estat, kapal pesiar, jet dan asuransi jiwa.

Dengan penggunaannya untuk melakukan investasi dan untuk memindahkan uang antar rekening bank; perencanaan warisan dan masalah warisan lainnya; dan penghindaran pajak melalui skema keuangan yang kompleks. Beberapa dokumen terkait dengan kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang.

Data terbaru dari Pandora Papers memuat informasi tentang yurisdiksi yang tidak dieksplorasi dalam proyek ICIJ sebelumnya. Atau yang hanya memiliki sedikit data, seperti Belize, Siprus, dan South Dakota.

Badan hukum dalam arsip enam penyedia – perusahaan, yayasan, dan perwalian – semuanya terdaftar antara tahun 1971 dan 2018. Catatan menunjukkan penyedia dan klien mengalihkan bisnis mereka dari satu wilayah ke wilayah lain setelah penyelidikan dan menghasilkan perubahan aturan.

Pada Pandora Papers, setelah melakukan sortasi di berbagai aspek, ICIJ mengidentifikasi lebih dari 200 perwalian yang dibuat, di AS dari tahun 2000 hingga 2019, dengan jumlah terbesar terdaftar di South Dakota. Perwalian itu terhubung dengan orang-orang dari 40 negara (tidak termasuk AS).

ICIJ mengidentifikasi aset dalam perwalian tunggal senilai antara USD 67.000 hingga USD 165 juta atau sekitar Rp 2,3 Triliun yang dimiliki antara tahun 2000 dan 2019. Data menunjukkan bahwa perwalian AS memiliki aset senilai total lebih dari USD 1 miliar. Itu termasuk real estate AS dan rekening bank di Panama, Swiss, Luksemburg, Puerto Rico, Bahama, dan di tempat lain.

ICIJ menggunakan catatan publik untuk memverifikasi rincian yang terkait dengan perusahaan dan untuk memastikan orang yang disebutkan dalam data tersebut sebenarnya adalah pemimpin politik yang diidentifikasi dengan nama tersebut.

“Kami menemukan beberapa positif palsu dan membuangnya. Di antara sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah database Dow Jones Risk and Compliance database, Sayari, Nexis, OpenCorporates, property records in the U.S and U.K. dan catatan perusahaan publik. Lebih dari 330 politisi dan pejabat publik tingkat tinggi, termasuk 35 pemimpin negara telah dikonfirmasi,” tulis laporan tersebut.

ICIJ menyusun informasi dalam spreadsheet dan memasukkannya melalui dua putaran pengecekan fakta. Data yang dikumpulkan tentang politisi juga divisualisasikan dalam profil di fitur Power Players.

ICIJ mencocokkan daftar miliarder Forbes dengan Pandora Papers untuk menemukan lebih dari 130 orang yang memiliki entitas dalam wilayah kerahasiaan. Lebih dari 100 miliarder memiliki kekayaan total senilai lebih dari USD 600 miliar pada 2021.

Diketahui, investigasi Pandora Papers mengidentifikasi lebih dari 500 perusahaan BVI yang telah menjadi klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum yang menjadi pusat skandal Panama Papers. Yang diketahui memindahkan bisnis mereka ke penyedia BVI lain setelah ditemukan dalam data.

ICIJ juga mencocokkan perusahaan Panama dari data Panama Papers dengan data yang tersedia untuk pendaftaran perusahaan Panama di OpenCorporates, dan menemukan bahwa setidaknya 113 perusahaan telah mengubah agen terdaftar dan hanya pindah ke Alcogal antara 3 April 2016 dan 2020.

Bersama dengan tim data The Miami, Herald, ICIJ juga menghitung 759 perusahaan BVI yang secara khusus mempertimbangkan untuk pindah ke Trident Trust sebagai bagian dari apa yang disebut "Proyek Mossfon".

Laporan tersebut memuat temuan banyaknya pejabat negara terkhusus Amerika Serikat yang terdata dalam Pandora Papers. Hal itu, menurut laporan, ditemukan dari Aleman, Cordero, Galindo and Lee (Alcogal) dan Trident Trust.

Tim investigasi menemukan sejumlah besar politisi dan pejabat publik yang saat ini atau sebelumnya menjadi klien Alcogal dan Trident Trust. Sebagian besar perusahaan mereka terdaftar di BVI dan Panama. Klien Alcogal mencakup hampir setengah dari politisi dan pejabat publik yang diidentifikasi dalam Pandora Papers.

Dalam data Beneficial Ownership yang disusun oleh ICIJ, hampir setengah dari perusahaan terkait dengan Alcogal. Alcogal, yang berkantor pusat di Panama, diantara pendirinya memiliki beberapa politisi, salah satunya menjabat sebagai duta besar Panama untuk Amerika Serikat.