Pandora Papers, Terungkapnya Kekayaan Rahasia dan Penghindaran Pajak Pejabat Dunia

Liputan6.com, Jakarta - International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), menguak laporan bertajuk Pandora Papers. Berisi hampir 12 juta catatan dari 14 entitas jasa keuangan tentang upaya penghindaran pajak dan merahasiakan kekayaan. 

Mengutip Forbes dan icij, Senin (4/1/2021) Pandora Papers, merinci 29.000 akun bank luar negeri, termasuk akun milik lebih dari 130 anggota daftar miliarder versi Forbes, serta ratusan pejabat publik di lebih dari 90 negara.

Lebih dari 330 politisi di dalam laporan menggunakan entitas dalam yurisdiksi kerahasiaan untuk membeli real estate, menyimpan uang dalam perwalian, memiliki perusahaan lain dan aset lainnya, terkadang secara anonim.

Investigasi Pandora Papers juga mengungkapkan bagaimana bank dan firma hukum bekerja sama dengan penyedia layanan luar negeri untuk merancang struktur perusahaan yang kompleks.

File menunjukkan bahwa penyedia tidak selalu mengenal pelanggan mereka, meskipun kewajiban hukum mereka untuk berhati-hati untuk tidak melakukan bisnis dengan orang-orang yang terlibat dalam transaksi yang meragukan.

Lebih dari setengah file (6,4 juta) adalah dokumen teks, termasuk lebih dari 4 juta PDF, beberapa di antaranya mencapai lebih dari 10.000 halaman.

Dokumen-dokumen itu termasuk paspor, laporan bank, deklarasi pajak, catatan pendirian perusahaan, kontrak real estat, dan kuesioner uji tuntas. Ada juga lebih dari 4,1 juta gambar dan email yang bocor.

Di antara pejabat yang dilaporkan dalam daftar itu adalah Raja Abdullah II dari Yordania, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Republik Dominika, Republik Ceko, Montenegro, Ekuador, Chili, Uni Emirat Arab, dan Kenya.

Pandora Papers juga menyebutkan Raja Yordania diam-diam mengumpulkan uang sebesar 70 juta pound sterling dari Inggris dan properti di Amerika Serikat, seperti dikutip dari laman BBC.

Dibeberkan juga bagaimana mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan istrinya menyimpan 312.000 pound sterling dalam bea materai ketika membeli sebuah kantor di London.

Kebocoran itu juga menghubungkan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan aset rahasia di Monako, dan menunjukkan Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, yang menghadapi pemilihan akhir pekan ini - gagal menyatakan perusahaan investasi yang digunakan untuk membeli dua vila seharga 12 juta pound sterling di selatan Prancis. 

Pandora Papers, adalah laporan terbaru terkait serangkaian kebocoran catatan keuangan selama tujuh tahun terakhir, mengikuti FinCen Files, Paradise Papers, Panama Papers, dan LuxLeaks.

Pemeriksaan berkas tersebut merupakan yang terbesar yang diselenggarakan oleh ICIJ, dengan lebih dari 650 wartawan ikut serta.

BBC Panorama dalam penyelidikan bersama dengan The Guardian dan mitra media lainnya mendapat akses ke hampir 12 juta dokumen dan file dari 14 perusahaan jasa keuangan di negara-negara termasuk British Virgin Islands, Panama, Belize, Siprus, Uni Emirat Arab, Singapura dan Swiss.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan rekan dekatnya juga dilaporkan diam-diam terlibat dalam transaksi properti di Inggris senilai lebih dari 400 juta pound sterling.

Ada pun beberapa tokoh yang berada di dalam daftar Pandora Papers, dilaporkan menghadapi tuduhan korupsi, pencucian uang dan penghindaran pajak global.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pandora Papers mengungkapkan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev tampaknya telah menghasilkan keuntungan sebesar 31 juta pound sterling setelah menjual salah satu propertinya di London ke Crown Estate - properti kerajaan milik Ratu yang dikelola oleh Departemen Keuangan dan mengumpulkan uang untuk negara.

Fergus Shiel, dari ICIJ, mengatakan, "Tidak pernah ada apa pun dalam skala ini dan itu menunjukkan kenyataan dari apa yang dapat ditawarkan perusahaan  untuk membantu orang menyembunyikan uang tunai yang cerdik atau menghindari pajak."

"Mereka menggunakan rekening luar negeri, perwalian luar negeri, untuk membeli ratusan juta dolar properti di negara lain, dan untuk memperkaya keluarga mereka sendiri, dengan mengorbankan warga negara mereka," sebut Shiel.

ICIJ mengatakan mereka percaya bahwa penyelidikan itu "mengungkapkan banyak hal" - yang menjadikan nama laporannya Pandora Papers.

Dokumen keuangan yang bocor juga menunjukkan bagaimana Raja Yordania mengumpulkan properti kerajaan di Inggris dan AS senilai lebih dari USD 100 juta, menurut ICIJ.

Mereka juga mengidentifikasi jaringan perusahaan di British Virgin Islands dan surga pajak lainnya yang digunakan oleh Abdullah II bin Al-Hussein untuk membeli 15 rumah sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 1999.

Temuan itu termasuk tiga properti di pinggir pantai yang berdekatan di Malibu, California, dan properti di London dan Ascot di Inggris.

Sementara itu, Pengacara Raja Abdullah mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi, yang juga dia gunakan untuk mendanai proyek bagi warga Yordania - juga menyebutnya sebagai praktik umum bagi individu berprofil tinggi dalam membeli properti melalui perusahaan lepas pantai untuk alasan privasi dan keamanan.

Adapun temuan lainnya yang diungkapkan ICIJ dalam Pandora Papers, di antaranya:

- Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya diam-diam memiliki jaringan perusahaan offshore. Mereka telah dikaitkan dengan 11 perusahaan - salah satunya dinilai memiliki aset senilai USD 30 juta.

- Relasi Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk menteri kabinet dan keluarga mereka, disebut diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang uang hingga jutaan dolar.

- Firma hukum yang didirikan oleh Presiden Siprus Nicos Anastasiades disebut menyediakan kepemilikan palsu untuk menyamarkan pemilik sebenarnya dari serangkaian perusahaan - mantan politisi Rusia dituduh melakukan penggelapan. Namun, firma hukum membantahnya.

- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan mengalihkan sahamnya di sebuah perusahaan rahasia tepat sebelum ia memenangkan pemilihan pada 2019.

- Presiden Ekuador Guillermo Lasso, mantan bankir, menggantikan yayasan Panama yang melakukan pembayaran bulanan kepada anggota keluarga dekatnya dengan perwalian yang berbasis di South Dakota, AS.