Jaga Uang Negara, Perbendaharaan Indonesia Bakal Dimodernisasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah membahas mengenai rencana modernisasi perbendaharaan di Indonesia.

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Bedah Buku Biografi Profesional Marwanto Harjowirjono "Maestro Simfoni Perbendaharaan: Pengawal Die-Hard APBN, Pendobrak Reformasi Birokrasi" secara virtual, Selasa (19/10/2021).

“Dalam beberapa waktu terakhir beberapa bulan terakhir saya dan pimpinan kementerian keuangan kami berdiskusi sangat dalam mengenai treasurer Indonesia yang lebih modern. Aspeknya banyak sekali yang telah dilakukan dan yang kita pikirkan kedepannya,” kata Suahasil.

Namun, menurutnya ada satu pandangan bahwa peranan dari bendahara dan peranan dari seorang pejabat atau peranan dari suatu institusi perbendaharaan itu lebih dari sekedar administrasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan.

“Kami berpikir bahwa treasurer Indonesia (perbendaharaan Indonesia) harus juga mampu mengerti apa yang terjadi di perekonomian Indonesia. Dan keberadaan treasurer Indonesia yang ada di setiap daerah idealnya menjadi analis analis ekonomi Indonesia di setiap daerah,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada yang lebih mengerti mengenai APBN di suatu provinsi kecuali para pegawai perbendaharaan yang memang menjalankan APBN di daerah tersebut. Tentu dengan memastikan satuan kerjanya lengkap, prosedurnya benar itu merupakan hal yang luar biasa.

“Tapi kami menginginkan treasurer Indonesia yang ada di seluruh Indonesia itu menjadi betul-betul yang menjaga uang rakyat, sebelum berpindah dari rekening kas Umum Negara ke rekening tempat lain,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain itu, dia juga berharap perbendaharaan Indonesia mampu tahu persis uang Negara dipindahkan mampu menghasilkan apa, menghasilkan perekonomian yang seperti apa, dan ini akan membutuhkan transformasi baru.

“Saya rasa yang mungkin saya lihat beberapa tahun terakhir, ada kajian fiskal regional ini adalah basis yang sangat bagus yang telah dimulai juga di zaman Pak Marwanto (eks Dirjen Perbendaharaan Negara), tapi kami ingin membuat bahwa ini lebih kuat lagi di tingkat tingkat daerah,” ungkapnya.

Kata Wamenkeu, sekarang sudah muncul perbendaharaan Indonesia yang disebut Regional Chief economists, yang bukan hanya mengerti mengenai bagaimana mengadministrasikan mendokumentasikan, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan.

Melainkan paham akan gerak ekonomi dan  perbendaharaan itu bisa mempengaruhi, serta meyakini bahwa yang dikeluarkan dari bendahara negara itu bermanfaat bagi perekonomian.

 “Ini Visi besar bu Menteri, saya kami berpikir terus kami mulai membicarakan tentang ini,” pungkasnya.