Sri Mulyani Senang Masyarakat Bahas Utang Pemerintah di Masa Krisis

Liputan6.com, Jakarta Saat Indonesia menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, perhatian pada sektor keuangan negara menjadi hal yang penting. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang, saat ini banyak masyarakat yang menaruh perhatian pada utang pemerintah Indonesia.

Itu artinya, kata Menkeu Sri Mulyani, sebagai bukti masyarakat menilai keuangan negara adalah instrumen penting dalam menghadapi krisis ekonomi.

“Sekarang semua orang ngurusin utang, semua orang mengurusi itu, jadi is good kita punya ownership terhadap keuangan negara,” katanya dalam sesi diskusi daring, dikutip Senin (25/10/2021).

Keuangan negara, kata dia, merupakan instrumen penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, dalam menghadapi krisis sebelumnya, ia tak menemukan adanya perhatian masyarakat terhadap keuangan negara saat Indonesia menghadapi krisis.

“Semuanya menyadari bahwa keuangan negara itu adalah instrumen yang luar biasa penting yang akan dan harus hadir pada saat negara menghadapi kemungkinan terjadinya (krisis),” tambahnya.

Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa dari segala krisis yang terjadi ujung bebannya adalah keuangan negara. Ia mengaku senang dengan banyak pihak yang saat ini melihat aspek keuangan negara.

“Banyak pihak melihat keuangan negara sangat-sangat detail itu saya seneng banget, tahun 97-98 gak ada yang lihat APBN, dianggap taken for granted, di 2008-2009 pun gak ada yang lihat APBN,” katanya.

Namun, saat menghadapi krisis pandemi Covid-19 saat ini, banyak orang yang bahkan menyoroti tentang APBN dan utang yang diambil Indonesia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2021 tercatat sebesar USD 423,5 miliar atau setara Rp 5.966 triliun (kurs 14.089 per dolar AS).

Angka ini tumbuh 2,7 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen secara yoy.

"Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2021 tetap terkendali. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral)," kata Direktur Kepala Grup Departemen Komunikasi BI Muhamad Nur dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Dia menjelaskan, ULN Pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di bulan Agustus 2021 sebesar USD 207,5 miliar atau tumbuh 3,7 persen (yoy), sedikit meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik.

ULN dalam Bentuk Pinjaman Turun

Sementara itu, posisi ULN Pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat mengalami penurunan seiring pelunasan pinjaman yang jatuh tempo sebagai upaya untuk mengelola ULN.

Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,5 persen).

"Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," jelas dia.

ULN Bank Sentral mengalami peningkatan meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang. Posisi ULN Bank Sentral pada bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,3 miliar dolar AS menjadi 9,2 miliar dolar AS.

Peningkatan ini berasal dari alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang didistribusikan oleh IMF pada Agustus 2021 kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, secara proporsional sesuai kuota masing-masing.

Hal itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang.

Alokasi SDR dari IMF ini pada dasarnya merupakan kategori khusus dan tidak dikategorikan sebagai pinjaman, karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan.

Dalam hal ini, negara anggota yang menerima alokasi SDR akan mendapatkan tambahan likuiditas dalam bentuk cadangan devisa dan sekaligus menambah kewajiban jangka panjangnya dalam jumlah yang sama. Alokasi SDR dari IMF juga tidak menambah beban bunga utang karena biaya atas kewajiban SDR ditetapkan dengan tingkat yang sama dengan bunga penerimaan cadangan devisa.