Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Tak Mau Dimanfaatkan Negara Lain, Jokowi Ternyata Sempat Tolak Kesepakatan G20

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat menolak menandatangani nota kesepahaman di G20 terkait supply chain

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 27 Nov 2021, 15:30 WIB

Diterbitkan 27 Nov 2021, 15:30 WIB

20151116-Pembukaan-G20-Antalya-Summit-Turki-Jokowi--Recep-Tayyip-Erdogan-Setpres

Presiden Joko Widodo saat menghadiri pembukaan G20 Antalya Summit di Antalya Turki, Minggu,(15/11). Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. (Setpres)

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir terus mewaspadai sejumlah fenomena global saat ini di luar pandemi Covid-19. Salah satunya program ekonomi hijau atau green economy yang kini banyak diusung negara dunia.

Berkaca dari hasil kunjungannya ke Forum G20 di Roma, Italia dan COP26 di Glassgow, Skotlandia beberapa waktu lalu, banyak negara maju tengah mendorong program green economy yang lebih ramah lingkungan.

"Setuju, sangat setuju. Karena kalau kita bicara lingkungan hidup dalam masa depan generasi yang harus kita jaga, Indonesia punya komitmen yang sama untuk melakukan transformasi itu," ujarnya dalam Orasi Ilmiah di Universitas Brawijaya yang ditayangkan secara virtual, Sabtu (27/11/2021).

Namun, Erick Thohir tak ingin kampanye tersebut justru punya maksud agar Indonesia yang tengah menjajaki jalan jadi negara besar gagal mencapai misinya.

"Tetapi, kalau green economy ini disusupi, hanya kepentingan untuk supaya kita tidak jadi negara maju adalah sesuatu yang harus kita tolak," tegas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat menolak menandatangani nota kesepahaman di G20 terkait supply chain. Salah satunya, Erick menyebut, Indonesia ditekan hanya membuka industri pertambangan harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain.

"Jadi apa bedanya waktu zaman dahulu, zaman VOC datang ke sini mencari pala dan rempah, hari ini juga sama, sumber daya alam kita harus dibuka," sindir dia.

Disebut Anti Asing

Presiden Jokowi menghadiri KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup, Roma, 31 Oktober 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Tentu dia tidak ingin sumber daya alam Nusantara hanya untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain.

Pemerintah RI disebutnya anti asing, tapi sudah sewajarnya sumber daya alam Tanah Air harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar-besarnya.

"Market kita harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita sebesar-besarnya. Karena itu saya juga membuat statement, bapak Presiden juga, bahwa ini adalah sudah waktunya kita jadi sentra daripada ekonomi dunia," tuturnya.

"Ekonomi dunia jadi bagian pertumbuhan kita, bukan dibalik. Kita hanya dijadikan sapi perah saja," tandas Erick Thohir.

Lanjutkan Membaca ↓