Menakar Dampak Ekonomi dari Pembangunan Smart City

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan kota cerdas (smart city) tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Namun, pembangunan smart city ini memerlukan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta.

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat mendorong daerah-daerah memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk berbagai kepentingan. Gayung pun bersambut, pemerintah daerah (pemda) banyak yang berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publiknya, seperti memotong rantai birokrasi yang panjang dan menciptakan aplikasi.

Pemerintah pusat tidak ingin smart city hanya sebagai jargon atau perlombaan menciptakan aplikasi. Akan tetapi, pemanfaatan dan dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat, termasuk dari sisi perekonomian.

Pada tahap awal, inovasi daerah banyak menyasar pemecahan masalah pada enam pelayanan daerah dan urusan administrasi internal. Beberapa inovasi yang baik direplikasi ke daerah lain.

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mendorong pemda-pemda memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan air bersih, energi, pengelolaan sampah, keamanan, penanggulangan bencana, dan perekonomian, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal mengatakan inovasi dan penerapan teknologi dalam rangka membangun kota cerdas sebaiknya dilakukan dengan berkolobarasi dengan berbagai pihak. Tentu saja, pemda juga harus mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat agar inovasinya tepat sasaran.

“Jangan sampai menciptakan berbagai inovasi dan aplikasi dengan investasi yang besar hanya untuk mengejar titel kota cerdas, tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kepala daerah harus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Jika pelayanan dasar sudah disentuh, mulailah beralih ke sektor yang meningkatkan mobilitas dan kelayakan hidup masyarakat,” ujarnya dikutip Selasa (30/11/2021).

Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri bersama PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia akan menggelar Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 dengan tema Pembangunan Infrastruktur Cerdas Terpadu untuk Kota Cerdas di Grand City Convex, Surabaya, pada 1-2 Desember nanti.

Di ITE Hybrid Event 2021, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan mempertemukan sejumlah pihak untuk merumuskan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Safrizal menerangkan forum dan pemeran ini bisa menjadi ajang mengeluarkan gagasan, pemetaan masalah saat ini dan masa yang akan datang, serta kerja sama dalam menyiapkan teknologi yang tepat untuk pelayanan kepada masyarakat.

“Pemda-pemda tidak boleh ketinggalan terhadap kemajuan teknologi terbaru yang bisa membantu tata kelola pemerintahan dan pelayanan. Kepala daerah harus mendorong para birokratnya untuk kreatif dan inovatif dalam merancang dan menciptakan layanan. Libatkan pula masyarakat karena terkadang mereka telah berinovasi untuk memenuhi menopang berbagai kegiatannya, seperti usaha, pertanian, dan sebagainya. Pemerintah harus membantu untuk pengembangan yang lebih besar dan bermanfaat luas,” pungkasnya.

Kegiatan ITE Hybrid Event 2021 didukung oleh para pelaku industri teknologi dan penyedia solusi kota cerdas antara lain; Google Cloud Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Signify Commercial Indonesia, PT Endress + Hauser Indonesia, TOA, dan PT Jasa Sarana.

Selain itu mengundang partisipan dari Kementerian dan Lembaga terkait, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Perangkat daerah, PDAM seluruh Indonesia, Perwakilan Kedutaan & Institusi Asing, Asosiasi, dan Media.