Bukan Sri Mulyani, Ini Sosok yang Mengaku Potong Anggaran MPR

Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo sempat kecewa dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena dinilai tidak menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara setelah tidak menghadiri beberapa undangan rapat.

Undangan MPR ke bendahara negara salah satunya ingin mengetahui langsung dari Sri Mulyani perihal pemotongan anggaran yang dialami lembaga ini.

Ternyata terkait pemotongan anggaran MPR tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membuka satu fakta.

Dia mengaku jika sejatinya yang memotong anggaran MPR bukan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetapi dari Bappenas, lembaga yang dipimpinnya.

"Padahal yang memotong anggaran bukan di Kemenkeu tapi saya yang memotong anggaran, jadi di Bappenas," ujar dia di Jakarta, Senin (6/12/2021).

Suharso pun mengaku jika Sri Mulyani sempat menegurnya  ketika bertemu di Bali saat mendampingi Presdien Joko Widodo.

"Kemarin waktu di Bali saya waktu pertama kali duduk langsung ditembak, itu yang motong (anggaran DPR) saya yang kena," ujar Suharso menirukan omongan Sri Mulyani.

Namun dia menegaskan jika pemotongan anggaran MPR harus dilakukan dengan melihat anggaran yang tersedia.

Dia mengakui jika selama ini banyak yang menduga jika pemangkasan anggaran dilakukan oleh Kemenkeu. Padahal itu dilakukan Bappenas.

"Jadi pura-puranya kita dorong ke kemenkeu. Tapi memang amplop dikasih segitu mau bagaimana lagi," jelas Suharso.

 * Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan rasa kecewanya pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bamsoet meminta Sri Mulyani  menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. 

Hal itu dilatarbelakangi langkah Sri Mulyani yang beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI tanpa adanya alasan yang jelas. 

"Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI,"  katanya dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Bahkan, kata Bamsoet, Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran Fadel Muhammad mengaku sangat sulit berkoordinasi dengan Menkeu.

"Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," ujarnya. 

Padahal, lanjut Bamsoet, Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19.

"MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional," ucapnya. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait beredarnya informasi yang menyudutkan namanya. Sri Mulyani dinilai tak menghormati dan beberapa kali menolak undangan MPR untuk membahas refocusing anggaran.

“Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menteri Keuangan dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR, dapat dijelaskan sebagai berikut,” tulis Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati, Rabu (1/12/2021).

Bendahara negara itu menjelaskan, penolakan undangan yang dimaksud oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo adalah undangan rapat dua kali, yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri, sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan.

Kemudian, undangan selanjutnya tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN yang mengharuskan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda.

Lebih lanjut, mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali.

“Tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi (dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 96,86 triliun), akselerasi vaksinasi (Rp 47,6 triliun), dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” jelas Menkeu.

Sehingga, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

“Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN,” tandas Sri Mulyani.