Pengusaha Bus Tersenyum PPKM Level 3 Tak Jadi Berlaku saat Nataru

Liputan6.com, Jakarta - Para pengusaha bus tersenyum. Hal ini karena pemerintah batalnya penetapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama Nataru.

Ketua Umum DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, dengan tidak berlakunya PPKM level 3 di seluruh Indonesia ini akan meningkatkan penumpang angkutan darat sebanyak 20 persen.

"Kita proyeksikan penumpang moda darat ini naik 15 sampai 20 persen setelah PPKM Level 3 di batalkan," ungkapnya saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (14/12/2021).

Meskipun terjadi peningkatan, namun jika dilihat angkanya masih di bawah sebelum pandemi Covid-19. Dalam kondisi normal, jumlah penumpang angkutan darat bisa melonjak hingga lebih dari 50 persen di musim libur Nataru.

"Tapi, dengan peningkatan 20 persen tersebut lebih baik lah. Asalkan tren penurunan kasus harian Covid-19 di Indonesia bisa dijaga," ungkapnya.

Shafruhan menyebut, rendahnya proyeksi penumpang di musim libur Nataru tahun ini tak lepas dari kondisi daya beli masyarakat yang belum stabil. Sebab, kondisi perekonomian nasional masih dalam tahap pemulihan setelah terdampak parah pandemi Covid-19 di 2020 lalu.

"Selain itu, masih adanya ancaman akan Covid-19 juga membuat pergerakan masyarakat belum sepenuhnya bebas. Ini yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk melakukan aktivitas liburan saat Nataru," tambahnya.

Maka dari itu, dia mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan secara ketat dalam berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi. Dengan begitu, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di Indonesia.

"Sehingga, nanti ekonomi bisa bangkit sepenuhnya. Termasuk, sektor transportasi dapat beroperasi secara normal kembali," ucap Shafruhan mengakhiri.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah batal menerapkan PPKM Level 3 pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Langkah ini disebut memberi harapan kembali bagi pelaku usaha di seluruh sektor.

Dengan adanya kegiatan dan penerapan PPKM yang disesuaikan dengan masing-masing daerah, pelaku usaha mampu memaksimalkan aktivitasnya. Meski di beberapa kegiatan akan dibatasi oleh pemerintah.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan pembatalan PPKM Level 3 ini mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di akhir tahun.

"Dimana berbagai sektor usaha seperti pusat perbelanjaan/mall, hotel, restoran, Cafe, pusat hiburan dan wisata, transportasi, aneka UMKM punya kesempatan meningkatkan omzetnya untuk memperkuat arus kas ditengah ketidakpastian akibat pandemi covid 19," kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (8/12/2021).

Dengan demikian, dampaknya, konsumsi rumah tangga juga akan ikut bergerak meningkat. Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal-IV yang ditarget 5,5-6 persen.

"Tentu dengan pembatalan ini akan sangat mungkin target tersebut tercapai bahkan terbuka kemungkinan diatas target dikisaran 6,5-7 persen mengingat Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan Oktober 2021 sudah kembali ke level optimis diangka 113,4," ungkapnya

Artinya, untuk seluruh tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi sekitar 3,7-4,5 persen memiliki peluang lebih besar untuk bisa tercapai.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah itu juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan momentum ini. Namun juga tetap menjalankan protokol kesehatan agar kegiatan ekonomi berjalan tanpa hambatan.

"Tentu kami mengajak kepada semua pelaku usaha agar kebijakan pemerintah ini harus kita jaga bersama dengan menjalankan prokes secara ketat di tempat usaha masing-masing," ujarnya.

"Kita harus berjuang bersama agar jangan sampai terjadi gelombang ketiga di tahun 2022 terlebih munculnya varian baru Omicron," imbuh Sarman.

Terkait itu, Ia mendukung penuh langkah yang dilakukan pemerintah untuk menghalau masuknya varian baru Covid-19, Omicron.

"Proses pemulihan ekonomi yang sudah berjalan dengan baik ini,harus kita jaga bersama agar gairah ekonomi ditahun 2022 semakin produktif mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," tutur dia.