Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Ma'ruf Amin Minta Birokrasi Bebas Korupsi Jangan Cuma Sebatas Roadmap

Ma'ruf Amin mendesak, komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam upaya nyata oleh unit-unit kerja di kementerian dan lembaga.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 20 Des 2021, 11:15 WIB

Diterbitkan 20 Des 2021, 11:15 WIB

Wapres Ma'ruf Amin (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan, komitmen pemberantasan korupsi dalam tubuh birokrasi jangan hanya bersifat seremonial ataupun administratif semata. Wapres mendorong program birokrasi bebas korupsi tidak berhenti pada penyusunan peta jalan (roadmap) serta penganugerahan predikat indikator bebas korupsi saja.

"Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), pakta integritas, maupun anugerah WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima," tegas Ma'ruf Amin dalam sambutan virtual pada acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 2021, Senin (20/12/2021).

Ma'ruf Amin juga mendesak, komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam upaya nyata oleh unit-unit kerja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, agar masyarakat dapat menikmati berbagai pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif.

Salah satunya dengan mempercepat pembangunan unit-unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi dan pelayanan yang prima.

"Pembangunan zona-zona integritas secara masif di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik. Pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional," ujar dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Integritas Moral

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, konsep sustainable development menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Selain itu, ia juga mengutarakan pentingnya integritas sumber daya manusia (SDM) dan integritas moral, sebagai fondasi dan nilai karakter yang diperlukan untuk membangun kerja sama dan kemitraan berbasis kepercayaan (trust), termasuk di tingkat global.

"Hadirnya aparatur negara yang berintegritas akan mewarnai dan mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. Profil SDM seperti inilah yang terus kita bangun, agar sungguh-sungguh membawa transformasi birokrasi yang signifikan bagi kemajuan bangsa," pungkas dia.

Lanjutkan Membaca ↓