Aksi Jokowi Jajal Perahu Naga Saat Resmikan Bendungan Ladongi Senilai Rp 1,2 T

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (28/12/2021).

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 28 Des 2021, 18:50 WIB
Diterbitkan 28 Des 2021, 16:30 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (28/12/2021).
Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (28/12/2021).

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (28/12/2021).

Prosesi peresmian ditandai dengan peninjauan bendungan oleh Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas dengan menaiki Perahu Naga, didampingi oleh atlet dayung dari Sulawesi Tenggara.

Jokowi menyampaikan, prosesi menaiki perahu menandakan Bendungan Ladongi senilai Rp 1,2 triliun memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata air di Kabupaten Kolaka Timur.

"Kalau kita lihat alamnya yang indah di waduk ini juga bisa dikembangkan sebagai tempat wisata, utamanya tempat wisata air. Saya tadi mencoba naik perahu dayung karena memang arahnya waduk ini juga bisa dipakai sebagai tempat wisata," kata Jokowi, Selasa (28/12/2021).

Selain pariwisata, Presiden mengatakan Bendungan Ladongi memiliki fungsi utama untuk mengairi daerah irigasi seluas 3.604 ha yang berada di empat Kabupaten, yakni di Kabupaten Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, dan di Kolaka.

"Diharapkan dengan adanya Bendungan Ladongi, apa yang sering saya sampaikan terkait kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan bisa kita peroleh. Karena sekali lagi, tanpa air tidak mungkin yang namanya ketahanan pangan bisa tercapai," tutur dia.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meresmikan infrastruktur sumber daya air lainnya yakni Kolam Retensi Boulevard Sungai Wanggu yang digunakan untuk pengendali banjir di Kota Kendari. Kapasitas tampung kolam 495 ribu m3 dan mampu mereduksi debit banjir sungai Wanggu 12 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) IV Kendari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air telah memulai pembangunan Bendungan Ladongi sejak 2016 dan telah selesai pada akhir 2021. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi aliran Sungai Ladongi sebagai sumber daya air di Kabupaten Kolaka Timur.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kurangi Risiko Banjir

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (28/12/2021).
Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (28/12/2021).

Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Bendungan Ladongi merupakan satu dari tiga bendungan yang disiapkan untuk mengurangi risiko banjir di Sultra.

Bendungan kedua adalahBendungan Ameroro dengan kapasitas tampung 55,1 juta m3 di Kabupaten Konawe yang kini dalam tahap konstruksi dengan progres fisik 25 persen. Bendungan ketiga yakni Bendungan Pelosika yang nantinya akan membendung Sungai Konawe dan kini masih dalam tahan persiapan (review design).

"Namun dengan adanya dua bendungan besar yakni Ladongi dan Ameroro yang rata-rata berkapasitas tampung 50 juta m3, Insya Allah sudah bisa mengatasi banjir yang sering melanda Kolaka Timur, Konawe dan hilirnya," terang Menteri Basuki.

Bendungan Ladongi memiliki kapasitas tampung 45,9 juta m3 dan luas genangan sebesar 222 hektare akan dimanfaatkan untuk mengurangi risiko banjir sebesar 176,62 m3/detik atau sebesar 49,90 persen.

Selain itu juga penyediaan air baku sebesar 120 liter per detik, air irigasi seluas 3.604 ha dan berpotensi untuk sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Bendungan Ladongi merupakan bendungan tipe urugan batu dengan tinggi bendungan 67 meter. Konstruksi dilakukan oleh kontraktor BUMN PT Hutama Karya dengan kerja sama operasi (KSO) bersama kontraktor swasta nasional yakni PT Bumi Karsa dengan biaya APBN sebesar Rp 1,2 triliun.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya