Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Harga LPG dan Bahan Pangan Naik, Penjual Warteg Menjerit

Keputusan warteg menggunakan LPG 3 kg terpaksa diambil lantaran demi memperoleh keuntungan di tengah harga bahan pangan yang serba mahal.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Jan 2022, 15:10 WIB

Diterbitkan 06 Jan 2022, 15:10 WIB

Pembatasan Jam Operasional Warung Makan di Masa PPKM Level 2

Warga memesan makanan di rumah makan Warteg Bahari, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Naiknya PPKM DKI menjadi level 2 mengubah banyak aturan di wilayah tersebut, salah satunya jam operasional warteg yang diizinkan hingga pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kenaikan harga LPG nonsubsidi pada akhir 2021 sangat dirasakan pelaku usaha kuliner. Salah satunya adalah usaha warung tegal atau warteg.

Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni mengatakan, Warteg kini terpaksa beralih menggunakan gas 3 kilogram atau gas melon karena kenaikan harga LPG nonsubsidi.

"Sangat terdampak dengan kenaikan gas elpiji non subsidi 12 kilogram. Kita warteg, beralih ke gas melon yang 3 kilogram," ujarnya kepada Merdeka.com, Kamis (6/1/2021).

Mukroni menjelaskan, keputusan tersebut terpaksa diambil lantaran demi memperoleh keuntungan di tengah harga bahan pangan yang serba mahal.

"Kalau pakai gas elpiji 12 kg untungnya sulit, kecil. Kemakan dibiaya masak dari mahalnya harga gas. Belum lagi harga pangan naik semua," jelasnya.

Meski begitu, dia merasa khawatir atas penggunaan gas elpiji melon akan menyebabkan kelangkaan. Mengingat, gas ukuran 3 kilogram tersebut merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukkan terbatas.

"Tapi, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena yang warteg takutkan adalah langkanya gas 3 kilogram," terangnya.

Lebih lanjut, Mukroni meminta pemerintah segera turun tangan dalam menyikapi lonjakan harga sejumlah bahan pangan. Antara lain dengan melakukan operasi pasar dalam waktu dekat.

"Sehingga, barang-barang yang naik ini bisa di redamm atau dikendalikan. Pemerintah istilahnya sebagai regulator juga harus bisa memasok bahan pangan yang cukup tinggi," tandasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Harga LPG Nonsubsidi Naik, YLKI Wanti-Wanti Hal Ini ke Pertamina

Petugas menata tabung gas LPG non-subsidi di sebuah agen gas di kawasan Jakarta, Kamis (30/12/2021). Pertamina memastikan stok LPG nasional, baik LPG PSO maupun Non PSO, dalam kondisi aman menjelang pergantian Tahun Baru 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Pertamina telah menaikkan harga LPG nonsubsidi. Besaran penyesuaian harga LPG nonsubsidi berkisar antara Rp 1.600 - Rp 2.600 per Kg.

Menanggapi hal ini, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta PT Pertamina (Persero) untuk menjamin ketersediaan stok pasokan gas LPG nonsubsidi pasca kenaikan harga.

"Yang penting pasca kenaikan Pertamina harus menjamin keandalan pasokan dan peningkatan layanan kepada konsumen," ujar Tulus kepada Merdeka.com, Kamis (30/12).

Selain keandalan stok, YLKI juga meminta Pertamina untuk memastikan ketepatan takaran volume dari gas LPG nonsubsidi yang telah mengalami penyesuaian harga tersebut.

"Sehingga konsumen bisa membeli LPG dengan murah dan (volume) tetap terjaga," jelasnya.

Tulus menyebut, kenaikan harga LPG nonsubsidi tersebut merupakan aksi korporasi Pertamina. Mengingat, harga jual gas di pasar impor telah mengalami kenaikan secara drastis.

"Karena gas LPG mayoritas masih impor. Harga gas di pasar impor (Saudi Aramco) sudah naik signifikan sejak Mei 2021. Dari USD 538 per metrik ton, menjadi USD 847 per metrik ton," bebernya mengakhiri.

Lanjutkan Membaca ↓