Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP, Berujung Proses Pidana?

Bangun IKN Nusantara, Defisit APBN Makin Melebar?

Pemerintah berencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bisa dilakukan tahun ini.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Jan 2022, 10:45 WIB

Diterbitkan 20 Jan 2022, 10:45 WIB

Tangkapan layar instagram Seniman Nyoman Nuarta yang mengunggah desain Istana kepresidenan di Ibu Kota Baru.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bisa dilakukan tahun ini. Beragam sumber pendanaanya telah disiapkan untuk mendukung proyek strategis nasional ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu memastikan pembangunan tersebut tidak membuat defisit APBN tahun 2022 melebar meski peluangnya ada. Diperkirakan APBN tahun ini defisit sebesar 4,85 persen, sesuai UU APBN Tahun Anggaran 2022 dan lebih rendah dari realisasi tahun 2021.

"Pada APBN 2022 dengan defisit yang diperkirakan lebih kecil dari 4,85 persen PDB," kata Febrio di Jakarta, Kamis (20/1).

Pemerintah memastikan pelaksanaan proyek strategis IKN berjalan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang. Artinya APBN tetap mampu melakukan konsolidasi fiskal di tahun 2023 secara optimal, yakni defisitnya kembali dibawah 3 persen.

Pemerintah juga akan mendorong keseimbangan primer menuju positif. Mengendalikan rasio utang dan dapat mengendalikan biaya utang baik bunga dan pokok utang dalam batas toleransi.

"Sehingga dapat membuat ruang fiskal lebih fleksibel”, kata Febrio.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pembangunan IKN Nusantara

Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Dia mengingatkan pembangunan IKN Nusantara akan berdampak peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah IKN dan sekitarnya. Peningkatan aktivitas ekonomi ini berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan aktivitas konsumsi. Sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Pemerintah juga akan tetap memastikan tata kelola kebijakan fiskal dalam proyek strategis IKN. Bila nantinya potensi penerimaan pajak ini diadministrasikan sebagai pajak daerah IKN, tentunya penerimaan pajak ini akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana daerah lainnya di Indonesia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com