Jokowi Ungkap Strategi Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan langkah yang bakal dijalankan oleh Indonesia untuk mewujudkan ekonomi hijau. Beberapa diantaranya adalah pembangunan rendah karbon dan kebijakan net zero emission.

Dalam strategi ini pemerintah telah menerbitkan peta jalan untuk mencapai net zero emission pada 2060 termasuk sektor kehutanan dan lahan di 2030.

Langkah selanjutnya adalah memberikan sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau.

Presiden melihat beberapa upaya kebijakan di atas sudah menunjukan keberhasilan. Ini tercermin dari hasil konservasi dan restorasi lingkungan yang angka-angkanya menunjukan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir ini.

"Laju deforestasi turun signifikan sampai ke 75 persen pada periode tahun 2019-2020 di angka 115.000 hektar," kata Jokowi dalam acara World Economic Forum, Kamis (20/1/2022).

Tak hanya itu, kebakaran hutan juga turun drastis misalnya di tahun 2014 dari yang mencapai 89.000 hektare kemudian di tahun 2021 hanya 1300. Kemudian juga restorasi lahan gambut berjalan dengan baik dari 2016-2021. Pada periode itu sebanyak 3,7 juta hektare telah dilakukan rehabilitasi mangrove juga dilakukan secara besar-besaran di tahun ini,

"Misalnya 2020-2021 kita telah merehabilitasi 50.000 hektar hutan mangrove dan target kita sampai ke tahun 2024 600.000 ha. Saya kira ini terluas di dunia dengan daya serap karbon 4 kali lipat dibandingkan hutan tropis, bahkan dengan below ground mangrove dapat capai 10-12 kali lipat," ujar Jokowi.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, program pengembangan ekonomi hijau dan pembiayaan berkelanjutan akan menjadi agenda penting dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Presidensi G20 ini mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger.”

“Untuk itu, dalam mendukung Presidensi G20 ini, penerapan atas program pengembangan ekonomi hijau akan melibatkan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan,” kata Wimboh dalam webinar OJK, Selasa (28/12/2021).

Hal ini dikarenakan kebijakan yang bersifat nasional kurang efektif apabila tidak didukung oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.

Selain itu, masyarakat dan UMKM di daerah juga tidak terkecuali akan menjadi para pelaku dalam implementasi taksonomi hijau, yang sedang disiapkan oleh OJK dan para pemangku kepentingan lainnya di kantor pusat.

Wimboh menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sebuah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kesenjangan di masyarakat. Dimana di saat yang bersamaan juga mengurangi risiko lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga.