Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Topik G20 Ini Digadang Bakal Jadi Penyelamat Pendapatan Negara

Finance Track dalam forum G20 digadang jadi kunci pendapatan negara.

oleh Arief Rahman H diperbarui 03 Feb 2022, 15:10 WIB

Diterbitkan 03 Feb 2022, 15:10 WIB

Sebagai Presidensi G20, Indonesia mulai menggelar berbagai pertemuan tingkat tinggi di Bali (dok: Ilyas)

Liputan6.com, Jakarta Finance Track dalam forum G20 digadang jadi kunci pendapatan negara. Disini akan dibahas tentang penerapan perpajakan internasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan ini akan mematok penarikan pajak di negara manapun secara global. Pajak akan dipatok sebesar 15 persen. Artinya, pendapatan negara akan terselamatkan dengan adanya kebijakan ini.

"Ini tak terjadi tidak seketika sudah bertahun-tahun. Bagaimana kita pastikan basis pajak kita gak ke-erosi (berkurang)," katanya dalam Sosialisasi Presidensi G20 di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Misalnya, kata dia, tentang perusahaan multinasional yang kerap mendirikan basis inti di negara lain yang menerapkan pajak rendah. Akhirnya, pendapatan negara berkurang dengan adanya langkah itu

"Ada tax heaven country yang akhirnya basis pajak negara kita bisa berkurang, apalagi tren terakhir ini beralihnya aktivitas ekonomi dari fisik ke digital," terangnya.

Ia mengatakan, pembahasan ini juga telah dimulai pada perhelatan G20 di Italia. Disana telah ditentukan dua pilar terkait perpajakan internasional.

Di pilar pertama, negara akan memungut pajak tak hanya berdasarkan physical present atau berdirinya kantor fisik di satu negara. Namun juga menyangkut aktivitas ekonomi di negara terkait.

"Misalnya Google, kita ingin tarik pajaknya karena aktivitas ekonominya banyak di Indonesia, kita tarik pajak sesuai itu. Pemajakan tak berdasarkan punya perusahaan gedung disini, tapi aktivitas ekonominya signifikan itu dipajaki, ini sudah jadi bahasan sejak 2008," katanya.

Serta, pilar kedua yakni pematokan minimum pajak yang diambil. Ini menyangkut juga multinational enterprise. Artinya, dimanapun kantor pusat perusahaan itu berada, pajak yang harus dibayarkan adalah 15 persen.

"Ini membuat persaingan tarif pajak tak terjadi lagi, untuk menarik investasi. Sekarang dibatasi, batasnya 15 persen. ini berdampak ke basis pajak sehingga bisa terlindungi," terangnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Agenda Ekonomi di G20

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Forum G20 di Bali (dok: Bank Indonesia)

Sebelumnya, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati mengatakan KSSK akan mendukung pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Dalam Presidensi G20, KSSK akn mendukung sejumlah topik yang akan dibahas yakni pengutamaan sistem pembayaran di era digital dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

"Topik yang akan diusung pada G20 terkait penguatan sistem pembayaran dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2022 dan Perkembangan Makro Ekonomi dan Sektor Keuangan Triwulan IV tahun 2021, Jakarta, Rabu (2/2).

Menteri Keuangan ini menjelaskan, pengembangan pembiayaan berkelanjutan merupakan dukungan dari pemerintah untuk agenda perubahan iklim dan ancaman dari perubahan iklim.

Selain itu Indonesia akan mengusung agenda peningkatan sistem keuangan yang inklusif, terutama di bidang teknologi digital.

Sementera itu, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai focal point di Finance Track dengan dukungan OJK dan LPS akan mengawal pembahasan agenda prioritas Finance Track. Antara lain koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global.

Upaya penanganan dampak pandemi (scarring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.

Lanjutkan Membaca ↓