Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah hingga Februari 2022 Capai Rp 58,18 Triliun

LKPP akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa di K/L.

oleh Tira Santia diperbarui 24 Feb 2022, 13:40 WIB

Diterbitkan 24 Feb 2022, 13:40 WIB

Aktivitas pembuatan batik di sentra batik Depok Tradjumas, Kamis (24/2/2022). Produksi Batik Depok kembali menggeliat setelah diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) Kota Depok di mana murid SD dan SMP menggunakan seragam batik produksi mereka. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat data transaksi sejak 2021 hingga 14 Februari 2022 mencapai Rp 58,18 triliun. Rinciannya, yakni 137 etalase produk, 116.000 produk tayang, 308.000 paket purchasing, 2.500 penyedia katalog elektronik, 106.400 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 56.400 Pejabat Pengadaan (PP).

Hal itu disampaikan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin dalam Webinar PLUT Educational Center “Mendorong Keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga”, Kamis (24/2/2022).

Sedangkan untuk komoditas Bela Pengadaan yang masuk, mulai dari makanan, alat tulis kantor, angkutan, souvenir, kurir, furniture hingga kesehatan. LKPP juga telah menggandeng 26 mitra toko daring seperti Gojek, Grab, Blibli, Shopee, Indotrading dan lainnya.

"Kami meminta roadmap pengembangan dan penetrasi mitra toko daring ke daerah. Sekaligus komitmen implementasi onboarding pelaku UMKM," kata Enim.

Saat ini terdapat dua channel yang bisa dimanfaatkan KUMKM untuk masuk dalam pengadaan barang/jasa di K/L yakni melalui platform E-Katalog dan Bela Pengadaan.

"Dua channel yang kami dorong, karena penting perannya bagi KUMKM," imbuhnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Komitmen LPLKPP

Emin menegaskan, langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Di mana di dalamnya ada penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus melakukan penghematan devisa, dengan meningkatkan porsi UMKM.

"Ini sangat penting dan diambil peluang agar KUMKM dapat mengembangkan usahanya lewat proses pengadaan barang/jasa. Baik sumber dana dari APBN/APBD, sehingga bisa dipercepat dan tak menumpuk di akhir tahun. Karena tiap bulan akan ada belanja yang dilakukan," jelasnya.

Demikian, LKPP akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa di K/L.

Lanjutkan Membaca ↓