Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Pemerintah Bakal Tuntut Australia Ikut Bertanggungjawab Atas Kasus Tumpahan Minyak Montara

Diharapkan dengan adanya tuntutan ke Pemerintah Uastralia ini maka tekanan terhadap PTT Exploration and Production (PTTEP) atas kasus tumpayan minyak Montara dapat semakin tinggi.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 01 Apr 2022, 20:30 WIB

Diterbitkan 01 Apr 2022, 20:30 WIB

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ketua Satuan Tugas Kasus Tumpahan Minyak Montara Purbaya Yudhi Sadewa.

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ketua Satuan Tugas Kasus Tumpahan Minyak Montara Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah akan menuntut Australia untuk ikut bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak di Lapangan Montara.

"Kita akan menuntut mungkin Pemerintah Australia nanti untuk turut bertanggungjawab," Kata Purbaya dalam acara Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara, Jumat (1/4/2022).

Diharapkan dengan adanya tuntutan ini tekanan terhadap PTT Exploration and Production (PTTEP) dapat semakin tinggi.

Untuk diketahui, kasus tumpahan minyak PTTEP terjadi pada 21 Agustus 2009. Ketika sumur minyak H1-ST1 Anjungan Lepas Pantai Lapangan Minyak Montara di Laut Timor meledak. Tumpahan minyak ini mengalir secara terus-menerus selama 74 hari sampai ke pesisir pantai wilayah Provinsi NTT, Indonesia.

Kejadian ini mengakibatkan pencemaran pada baku mutu air laut di hampir seluruh wilayah NTT dan mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang dan ekosistem laut secara luas.

Lalu 15 ribu petani rumput laut dan nelayan di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao di Provinsi NTT mengajukan gugatan class action kepada PTT Exploration and Production (PTTEP) asal Thailand.

Gugatan diajukan di Pengadilan Federal Australia dan pada Maret 2022 telah dimenangkan oleh para petani rumput laut dan nelayan. Namun kemudian PTTEP mengajukan banding dan sidang akan berlajut pada Juni 2022.

Purbaya mengatakan, Kemenko Maritim mendukung penuh upaya tersebut dengan mengirimkan ahli dan data-data dalam sidang-sidang yang sudah berjalan.

"Kita mengirimkan ahli cukup banyak. Kita kirim ahli hampir 40 orang lebih. Juga mengirimkan masyarakat yang diundang ke pengadilan sana (Australia)," jelas dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ajukan tuntutan Bergantian

Ketua Satuan Tugas Kasus Tumpahan Minyak Montara Purbaya Yudhi Sadewa saat diskusi Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara, Jumat (1/4/2022).

Purbaya juga bercerita, rencana awal pemerintah akan mengajukan dua gugatan ke PTTEP sekaligus yaitu di luar negeri tepatnya di Pengadilan Federal Australia dna di dalam negeri. Namun rencana tersebut urung dijalankan.

Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan bergantian yaitu di luar negeri terlebih dahulu dan kemudian di dalam negeri.

Strategi tersebut dijalankan agar tidak bisa diadu domba oleh pihak lain. "Jadi kita jalankan dulu yang di luar negeri dahulu kalau sudah menang nanti buktinya kita pakai untuk pengadilan dalam negeri dan pengadilan lingkungan yang lain" kata dia.

Ternyata strategi tersebut berhasil. Dengan koordinasi yang baik antar kementerian, bukti bukti yang diajukan bisa memenangkan kasus tumpahan minyak di Montara.

Lanjutkan Membaca ↓