Jokowi Waspadai Lonjakan Harga Pupuk, Subsidi Dibatasi untuk Urea dan MPK

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri kabinet memperhatikan kenaikan harga pupuk yang merangkak naik. Dia meminta agar beberapa jenis pupuk diberikan subsidi agar masih bisa dijangkau para petani.

"Presiden meminta perhatian terhadap kenaikan harga pupuk. Pupuk yang disubsidi dibatasi urea dan MPK," kata Airlangga usai sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden Jokowi tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4).

Dilihat dari penggunaan dalam negeri, para petani ada yang menggunakan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi. Penggunaannya pun akan ada pembatasan komoditas, prioritasnya padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan kakao.

Untuk itu, Jokowi meminta agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Sehingga petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk.

"Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk tepat sasaran. Para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk dan tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman," tuturnya.

Saat ini, kata Airlangga harga pupuk urea mendekati harga USD 1000 dolar. Sementara penggunaan pupuk di Indonesia sebagian besar juga diimpor, salah satunya dari Ukraina.

"(Pupuk) Indonesia impor dan salah satu impornya dari Ukraina," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun non subsidi masih tercukupi. Dimana bahan baku fosfat dan kalium untuk kebutuhan produksi NPK masih tersedia dan aman untuk memenuhi kebutuhan sampai setidaknya semester 1 tahun 2022.

"Kami sudah mengantisipasi kebutuhan bahan baku ini dengan melakukan pengadaan jangka panjang sehingga cukup untuk memproduksi kebutuhan produksi NPK", kata SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, dalam keterangannya, Minggu (27/3/2022).

Wijaya mengatakan, ketersediaan bahan baku adalah upaya perusahaan memenuhi kebutuhan pupuk nasional di tengah ketidakpastian global dampak dari pandemi Covid-19 hingga perang Rusia dengan Ukraina.

Ke depan, Pupuk Indonesia telah mengantisipasi dampak ketidakpastian global dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan baku dari negara lain di luar Rusia, seperti Maroko, Mesir dan Yordania untuk bahan baku fosfat, serta Kanada, Yordania, Jerman dan Laos untuk kalium.

Rusia sendiri terkenal sebagai pemasok utama bahan baku pupuk seperti kalium. Bahan baku ini memang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri karena merupakan barang tambang.

"Pupuk Indonesia sudah mengantisipasi dengan menyiapkan stok pupuk jangka panjang," kata Wijaya.

Hingga tanggal 25 Maret 2022, stok pupuk subsidi dan nonsubsidi dari lini I sampai IV berjumlah 1,71 juta ton. Untuk stok pupuk bersubsidi berjumlah 824.410 ton dengan rincian Urea 377.467 ton, NPK 204.416 ton, SP-36 46.905 ton, ZA 130.422 ton, dan Organik 65.200 ton.

Sementara, pupuk nonsubsidi stoknya berjumlah 886.256 ton dengan rincian Urea 765.165 ton, NPK 68.312 ton, SP-36 29.378 ton, ZA 23.229 ton, dan Organik 172 ton.

Tidak hanya itu, Wijaya mengungkapkan Pupuk Indonesia juga telah menerapkan kebijakan harga khusus untuk pupuk jenis urea non subsidi untuk pasar retail sampai di level distributor. Harga khusus ini berlaku di bawah harga pasar internasional yang saat ini berlaku.

Selanjutnya Pupuk Indonesia juga sudah memiliki beberapa upaya dalam menjaga harga pupuk non subsidi, salah satu upaya yang akan dilakukan demi menjaga ketersediaan pupuk non subsidi melalui rencana penyiapan 1.000 kios komersil.

"Ini kami wujudkan dengan memberikan harga pupuk non subsidi domestik lebih murah dari harga di pasar internasional. Sementara harga pupuk subsidi tetap mengikuti ketentuan HET yang diatur pemerintah," pungkas Wijaya.