Dana BOS Madrasah dari Kemenag Cair April Ini, Segini Nilainya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama segera kembali mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS Madrasah tahun 2022.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Selasa (19/4/2022) pencairan dana BOS Tahap l dilakukan untuk 31.838 madrasah telah dimulai pada Maret sebesar Rp 2,2 triliun dan April ini akan dicairkan sebesar 1,3 triliun.

“Kami sedang berupaya agar pencairan BOS Tahap l seluruhnya selesai sebelum tanggal 22 April 2022," kata Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi di Jakarta, seperti dikutip Selasa (19/4/2022).

Menurut Isom, data calon penerima BOS tahun 2022 sebanyak 48.098 madrasah. Jumlah ini terdiri atas 23.666 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 16.363 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 8.069 Madrasah Aliyah (MA).

Sebelumnya, pada Maret 2022, telah dilakukan pencairan sebesar Rp 2.245.609.550.000,-.

Isom mengungkapkan, SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembayaran BOS Madrasah berikutnya sudah terbit.

Berkenaan itu, akan segera dicairkan pembayaran BOS untuk 16.260 madrasah, terdiri atas 8.391 MTs dan 7.869 MA sebesar  Rp 1.384.070.000.000.

"Pekan lalu, tepatnya 12 April 2022, telah dilakukan langkah-langkah akselerasi pencairan BOS yang melibatkan para pihak dari Kemenag RI, KPPN dan pihak perbankan. Kami terus berupaya agar bisa dilakuakan  pencairan pada 18 April 2022 untuk 8.391 MTs dengan dana Rp664.276.250.000,-," bebernya.

"“Adapun Madrasah Aliyah, kami usahakan cair pada 19 April 2022 untuk 7.869 MA dengan dana Rp 719.793.750.000,-. Kami berharap tidak ada kendala teknis dan administrasi dalam proses pencairannya," sambung Isom.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama pada Direktorat KSKK Madrasah Aceng Abdul Aziz juga mengatakan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan layanan, termasuk dalam pencairan BOS Madrasah.

Hal ini dikarenakan, dana BOS menjadi sumber pembiayaan mutlak bagi pelaksanaan pembelajaran di tingkat madrasah. 

"Kami dan pengelola madrasah terus bekerja keras berupaya mewujudkan madrasah mandiri dan berprestasi. Bahkan dalam bulan April 2022 ini juga kami sedang  merencanakan BOS tambahan melalui program reformasi madrasah, yaitu Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi  (BKBA)," tuturnya. 

Setelah dana BOS cair, Aceng berharap madrasah bisa langsung memanfaatkannya sesuai Juknis BOS tahun 2022.

Pihaknya saat ini tengah mempersiapkan penyaluran dana BOS Madrasah tahap kedua agar bisa dicairkan lebih cepat. Untuk itu, diperlukan sinergi semua pihak.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama menyiapkan akselerasi pencairan BOS TA 2022 yakni Tim Bos Kemenag RI, pihak KPPN Kemenkeu dan pihak bank penyalur. Semoga keberkahan Ramadhan bisa kita rasakan bersama dan menyambut Idul Fitri dengan penuh suka cita," tutup Aceng.

Pemerintah memproyeksikan anggaran di sektor pendidikan akan meningkat pada tahun 2023. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengutarakan nominal menjadi Rp 563,6 triliun sampai Rp 595,5 triliun.

"Anggaran pendidikan akan meningkat lagi mencapai Rp 563,6 triliun hingga Rp 595,9 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang anggarannya Rp 542,8 triliun," kata Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden, 14 April 2022.

Dana tersebut akan mendukung berbagai belanja pendidikan. Seperti beasiswa kepada pelajar. Terdiri dari 20 juta siswa kartu Indonesia pintar dan 975,3 ribu mahasiswa. Kemudian untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk merupakan profesi pendidik sebanyak 264.000 orang

"Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD, yaitu pendidikan usia dini di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat," bebernya.

Sri Mulyani memastikan defisit APBN 2023 dikisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun atau 2,81% hingga 2,95% dari PDB. Hal itu menunjukkan dalam penyusunan APBN, dilaksanakan UU 2 tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3%.

"Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3% agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diberikan secara bertahap namun tetap berhati-hati," pungkasnya.