Wamen BUMN: Masih Banyak Kereta Impor, Kita Butuh Produk Lokal

Memorandum of Understanding (MoU) antara INKA dan KAI jadi kesempatan untuk memaksimalkan produk dalam negeri.

oleh Arief Rahman H diperbarui 09 Mei 2022, 20:30 WIB
Diterbitkan 09 Mei 2022, 20:30 WIB
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut masih banyak rangkaian kereta atau trainset yang impor. Sedangkan, pemerintah tengah mendorong produksi dalam negeri.

Pria yang akrab disapa Tiko ini menekankan pada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk bisa fokus dalam produksi kereta api. Kini, melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara INKA dan KAI jadi kesempatan untuk memaksimalkan produk dalam negeri.

"Masih banyak trainset yang di impor, dan tentunya INKA sebagai BUMN yang berfokus di situ diharapkan menjadi champion untuk bisa memproduksi dalam negeri dan meningkatkan local content," katanya dalam konferensi pers udah MoU KAI dan INKA, di Jakarta, Senin (9/5/2022).

Ia juga merujuk pada instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta mengedepankan produksi dalam negeri.

"Sesuai dengan intruksi presiden bahwa nantinya di sektor-sektor yang memang dibutuhkan saat ini kebutuhanya meningkat dan kita membutuhkan teknologi dari berbagai produsen dari produk-produk yang dibutuhkan," paparnya.

Informasi penandantanganan MoU tentang pengadaan kereta api dilakukan oleh Direktur Utama KAI Commuter, Roppiq Lutzfi Azhar dengan Direktur Utama PT INKA (Persero), Budi Noviantoro.

Penandatanganan MoU ini juga disaksikan oleh Wakil Menteri II Kementerian BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Sarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI Djarot Tri Wardhono, Direktur IMATAP Kementerian Perindustrian RI R. Hendro Martono, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo.

 

1.100 Unit Kereta Impor

KRL Commuter Line
Memorandum of Understanding (MoU) antara INKA dan KAI jadi kesempatan untuk memaksimalkan produk dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyampaikan saat ini pemenuhan kereta rel listrik (KRL) masih menggunakan kereta impor. Jumlahnya mencapai 1100 unit.

"Kita tau selama ini kita impor kereta bekas jumlahnya sekarang sudah lebih 1100 unit dan kita mulai secara baru adalah dengan pembuatan sarana kereta listrik yang baru yang merupakan sinergi kolaborasi dua bumn antara PT INKA dan PT KAI yang akan dijalankan PT KCI dan itu yang kita harapkan bisa berjalan sesuai dengan schedule dan berjalan sesuai rencana," paparnya.

KAI melihat optimisme pemulihan ekonomi ini luar biasa dimana peningkatan pelanggan telah terlihat dengan keterisian okupansi sudah hampir 100 persen.

Ia menyebut hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kebutuhan transportasi publik yang efisien, ramah lingkungan, terjangkau, serta tertib protokol kesehatan.

“Sejalan dengan kondisi itu, maka rencana Pengadaan Sarana KRL baru ini yang akan dilaksanakan KAI Commuter dan INKA ini nantinya tidak terlepas dari pesan Presiden bagaimana kita membangun transportasi yang efisien, ramah lingkungan, terjangkau oleh masyarakat, serta dengan mempertimbangkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang akan menjadi standar kita ke depan,” kata Didiek.

 

Tak Impor Mulai 2024

FOTO: Kapasitas Penumpang KRL Tetap Dibatasi
Memorandum of Understanding (MoU) antara INKA dan KAI jadi kesempatan untuk memaksimalkan produk dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro mengatakan MoU ini merupakan sinergi BUMN. Dengan lingkup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan segala persiapan yang diperlukan untuk pengadaan KRL oleh KAI Commuter dan persiapan produksi KRL oleh PT INKA.

“KAI Commuter berencana akan melakukan pengadaan sarana baru sebanyak 16 rangkaian KRL dengan susunan 12 kereta tiap rangkaiaannya dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perkeretaapian. Harapannya segala persiapan hingga pengiriman pertamanya akan sesuai jadwal yang diperkirakan pada tahun 2024,” tutur Budi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya