Bangun Kawasan Perbatasan di 2022, Pemerintah Siapkan Rp 10,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, selesai digelar pada Selasa (24/5/2022) kemarin.

Pemerintah tahun ini mempersiapkan anggaran sebesar Rp 10,5 triliun untuk pembangunan kawasan perbatasan negara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian dalam pernyataannya menegaskan Gerbangdutas merupakan langkah Pemerintah dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Selain itu, Gerbangdutas tak hanya menjadi upaya meningkatkan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, tapi juga mengatasi keterisolasian wilayah perbatasan.

“Ini (Gerbangdutas) tujuannya memperkuat pertahanan dan memperkuat pembangunan. Ini (Kabupaten Kepulauan Talaud) merupakan daerah yang rentan aktivitas lintas negara karena berbatasan dengan negara lain (Filipina). Makanya, kami harus memperkuat pembangunan di sini,” kata Mendagri selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dikutip Rabu (25/5/2022).

Menurut Tito, pembangunan di wilayah perbatasan ini tentunya berdampak terhadap aspek pertahanan dan pengetatan hukum di perbatasan Indonesia. Gerbangdutas menjadi komitmen Pemerintah untuk menjalankan pembangunan di semua perbatasan Indonesia.

Tito menekankan, dirinya bersama Menkopolhukam, mewakili negara telah hadir di beberapa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk membangun kawasan perbatasan dan mengawal kedaulatan NKRI.

"Tahun lalu, kami fokus di Pulau Laut dan Pulau Sekatung Natuna, sekarang di Pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud, dan berikutnya di Papua,” urainya pada Selasa (23/5/2022).

Pencanganan Gerbangdutas di Kabupaten Kepulauan Talaud dilangsungkan di Pulau Melonguane dan Miangas. Selepas acara Pencanganan Gerbangdutas, BNPP bersama beberapa stakeholder pengelola perbatasan melakukan rapat koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengembangan potensi ekonomi Pulau-Pulah Kecil Terluar (PPKT).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sota, Merauke, Papua, Minggu (3/10/2021). Menurut Jokowi, PLBN adalah representasi wajah Indonesia.

"Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa jadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran daring, Minggu (3/10/2021).

Jokowi mengatakan, PLBN terus dibangun dalam tujuh tahun terakhir di berbagai titik di Tanah Air. Dia menegaskan, bahwa pembangunan tersebut merupakan perintahnya secara langsung.

"Sejak 7 tahun terakhir saya perintahkan, bangun kembali PLBN," tegas Jokowi.

Sebagai informasi, Pos Lintas Batas Negara Sota adalah PLBN terpadu kedua di Papua dan merupakan PLBN ke-8 yang dibangun di seluruh Indonesia.

Jokowi ingin, PLBN Sota memberikan pelayanan lebih baik dan nyaman pada masyarakat Indonesia yang melintas perbatasan menuju Papua Nugini

"Saya lihat PLBN Sota dibangun dengan konsep terintegrasi, fasilitas lengkap, ada bangunan komersial, ada fasilitas umum dan sosial, mes pegawai, tempat ibadah, ada pasar, jalan pedestrian, area parkir, dan infrastruktur pendukung lainnya," Jokowi menyudahi. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah membangun Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Long Bawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara, namun juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya dengan dibangunnya pasar. Dengan demikian kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," jelas Menteri Basuki, Sabtu (7/8/2021).

Pembangunan PLBN Long Nawang merupakan salah satu bagian dari program pembangunan 11 pos lintas batas negara yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

PLBN Long Nawang yang juga akrab dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Tapak Mega ini berada di pedalaman pegunungan Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Long Busang di Sarawak, Malaysia.

Pos lintas batas negara berkategori PLBN darat yang dibangun di atas lahan seluas 9 ha ini mulai dibangun pada 3 September 2020, dan target selesai Desember 2022.

Proyek PLBN Long Nawang menghabiskan anggaran Rp 225,3 miliar yang bersumber dari APBN 2020-2022 kontrak tahun jamak (multiyears contract/MYC).Progres fisik konstruksi saat ini mencapai 17,07 persen.

Pengerjaan PLBN Long Nawang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi bangunan utama, mess pegawai, masjid, lansekap, pos jaga, GWT, power house, selasar parkir, serta mekanikal elektrikal dan plumbing (MEP). PLBN ini dapat diakses dalam waktu kurang lebih 2 jam dari Bandara Juwata Tarakan dan Long Ampung.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyatakan, pembangunan PLBN Long Nawang serta 3 pos lainnya di Kalimantan Utara (PLBN Sei Pancang, PLBN Long Midang, dan PLBN Labang) sangat penting, karena selama ini perlintasan antara Indonesia-Malaysia belum dapat terkontrol dengan maksimal.

"Kita tentu berharap realisasi pembangunan segera selesai dan sehingga menjadi pos lintas terpadu sekaligus mendorong ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat perbatasan Kalimantan Utara," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Andi M Akbar juga menyambut baik progres pembangunan PLBN tersebut. Dia berharap, kehadiran PLBN Long Nawang mampu mengatasi permasalahan yang sering muncul di perbatasan.

"Kalau PLBN sudah terbangun, kita harap bisa mengatasi masalah narkotika, masalah perlintasan ilegal dan lain-lain. Apalagi itu (PLBN) adalah pos terpadu, sehingga bisa mendukung perdagangan lintas batas antar kedua negara, dan masyarakat bisa lebih diuntungkan lagi," ujar dia.