Reshuffle Kabinet: Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR/BPN, Diharapkan Bisa Tumpas Mafia Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam reshuffle kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022). Hadi dalam tugas terbarunya menggantikan posisi Sofyan Djalil.

Selain Menteri ATR/BPN, dalam reshuffle ini Jokowi juga melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi.

Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Rabu siang (15/6/2022) ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, Penunjukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN merupakan keputusan yang cukup menarik, karena dibutuhkan untuk mengatasi masalah agraria dan pertanahan di Indonesia, yang membuhkan sosok tegas.

"Sosok yang dipersepsikan dari militer itu memiliki sebuah ketegasan, satu untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, karena mafia tanah sudah dangat meresahkan dan menjadi salah satu PR utama," kata Bhima dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (15/6/2022).

Selanjutnya, Hadi Tjahjanto dalam tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah konflik agraria - terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional, serta bagaimana menyelesaikan konflik agraria dari perusahaan swasta terutama pemegang HGU dengan masyarakat lokal/adat.

Selain itu, Bhima juga berharap Hadi Tjahjanto dapat menyelesaikan reforma agraria yang menjadi janji kampanye presiden.

"Diharapkan reforma agraria bisa tuntas sebelum 2024, atau setidaknya mengalami percepatan. Tidak sekedar dibagi-bagi sertifikat, tetapi juga bagaimana Menteri ATR berkontribusi untuk pengelolaan lahan hasil reforma agraria .Ini yang menjadi PR-nya ke depan," jelasnya.

Kemudian terkait masalah pengadaan tanah untuk perumahan rakyat, atau bank tanah.

"Ini juga merupakan masalah yang krusial karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk mengakses tanah yang terjangkau untuk mendirikan/membangun rumah," ujarnya.

"Harga tanah sudah semakin tidak terjangkau, karena belum ada regulasi spesifik yang mengatur spekulasi tanah ataupun lahan," tambah Bhima.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Adapun Hadi menggantikan posisi Sofyan Djalil yang terkena reshuffle kabinet oleh Jokowi. Pelantikan Hadi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Selain Hadi, Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Zulhas menggantikan posisi M Luthfi yang juga terkena reshuffle.

"Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Kedua Haji Tjahjanto sebagai Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional."

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (15/6/2022). Jokowi meminta Hadi untuk segera menyelesaikan sengketa tanah.

"Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Dia juga mengingatkan Hadi untuk segera menyelesaikan urusan sertifikat tanah masyarakat. Termasuk, soal urusan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Urusan sertifikat harus sebanyaknya diselesaikan dan saya yakin Pak Hadi punya kemampuan untuk itu," ucapnya.

"Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," sambung Jokowi.

Menurut dia, Hadi memiliki kemampuan dalam menguasai teritori. Selain itu, kata Jokowi, Hadi merupakan sosok yang bekerja dengan sangat detail.

"Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori dan kita tahu kalau ke lapangan kerjanya sangat detil," tutur Jokowi.