KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 4,3 Triliun, Ini Alokasinya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran sebanyak Rp 4,3 triliun. Angka ini untuk menunjang sejumlah kinerja dari jajaran KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tambahan itu untuk alokasi kinerja pada 2023 mendatang. Ini akan melengkapi pagu anggaran yang sebelumnya sekitar Rp 6,1 triliun.

"KKP mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp 4,33 triliun, sehingga usulan pagu indikatif KKP untuk 2023 sebanyak Rp 10,4 triliun," kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (15/6/2022).

Ia kemudian merinci alokasi tambahan anggaran tersebut untuk jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggaran untuk Sekretariat Jenderal ditambah Rp 50.000.000, Inspektorat Jenderal ditambah Rp 10.000.000, Ditjen Perikanan Tangkap ditambah Rp 1.490.000.000, dan Ditjen Perikanan Budidaya ditambah Rp 654.000.000.

Kemudian Ditjen PRL ditambah Rp 155.000.000, BPSDMKP ditambah Rp 870.000.000, serta BKIPM ditambah Rp 90.000.000.

"Ditjen Perikana Tangkap untuk operasional SKPT, sarana dan orasarana pelabuhan perikanan, mendukung penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi," katanya.

Lalu, untuk pembangunan kampung nelayan maju, pembangunan pelabuhan perikanan Salahutu di Maluku Tengah. Ini untuk mendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

Sementara, Menteri Trenggono menuturkan hingga saat ini, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 telah mencapai sekitar Rp 2 triliun.

Dari pagu anggaran 2022 sebesar Rp 6.118.556.192.000, KKP menyalurkan Rp 2.073.399.092.360. Lalu outstanding kontrak sebesar Rp 493.170.823.822.

"Sehingha realiaasi anggaran dan outstanding kontrak adalah Rp 2.566.459.916.582," katanya.

"Sementara automatic adjustment tahun 2022 untuk KKP adalah sebesar Rp 491.049.542.000," tambah Menteri Trenggono.

Jajaran pengurus Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) menemui Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pekan lalu.

Saat pertemuan tersebut Menteri KKP didampingi Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia, dan juga Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ketua Umum FORKAMI James Talakua kepada Menteri Sakti Trenggono menyampaikan situasi yang terjadi di lapangan terkait Maluku Lumbung Ikan Nasional.

"Kami meminta agar Peraturan Presiden segera diterbitkan agar dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di wilayah tersebut," katanya dalam keterangan persnya, Senin (6/6/2022).

Menurut James hal-hal yang disampaikan FORKAMI dalam kesempatan tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri KKP. Menurut James mengutip apa yang disampaikan Menteri KKP bahwa wilayah Timur Indonesia, khususnya perairan Maluku memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar.

"KKP berkomitmen mengoptimalkan potensi sumber daya maritim tersebut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur melalui program terobosan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota. Implementasi kebijakan tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Timur Indonesia," tutur dia.

"Di sini nanti peran FORKAMI bisa dimaksimalkan. Dengan melakukan edukasi kepada masyarakat yang terdapat di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku, sehingga diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih memahami apa yang harus mereka lakukan agar hasil laut mereka bisa lebih bermanfaat secara ekonomi. Ajakan dari KKP ini tentunya akan kami aktualisasi dalam bentuk kerja bersama antara KKP dan FORKAMI yang dituangkan dalam sebuah Memorandum of Understanding," jelas James.