Kampus Negeri Diminta Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Menanti

Liputan6.com, Jakarta Perguruan tinggi negeri diminta membentuk dana abadi pendidikan sendiri. Keberadaan dana abadi ini demi menunjang pendidikan di Indonesia.

Ini diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Nantinya, pemerintah akan memberikan insentif bagi kampus atau perguruan tinggi yang berhasil mengumpulkan dana abadi pendidikan.

“Program Dana Abadi Perguruan Tinggi ditargetkan untuk PTNBH sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset finansial secara independen. Setiap PTNBH harus memperbesar sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal,” ujar Nadiem Makarim.

Saat ini, jumlah dana abadi pendidikan tinggi sudah mencapai Rp 7 triliun. Dari sini, bunga dari Rp 7 triliun yang dikelola LPDP akan disalurkan kepada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) berdasarkan kriteria tertentu setiap tahun.

"LPDP sudah menyiapkan dana abadi sebesar Rp 7 triliun yang akan disalurkan kepada PTNBH yang berhasil menggalang dana dari masyarakat. Jadi kita mendorong perguruan tinggi kita untuk membuat dana abadi sendiri," kata dia.

Nadiem memaparkan, alokasi pendanaan untuk peningkatan PTNBH menuju perguruan tinggi kelas dunia terbagi ke dalam tiga periode alokasi pendanaan program.

Periode pertama pada 2 Juni sampai dengan 31 Desember 2022 dengan total dana Rp 445 miliar. Kemudian periode kedua 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dengan total dana Rp 350 miliar.  Periode ketiga 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan total dana Rp 500 miliar.

Terkait dana abadi ini, kampus negeri berbadan hukum masing-masing bisa mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 6 miliar sebagai invertasi awal.

Dana ini merupakan dana alokasi dasar tanpa perlu performa kinerja perguruan tinggi. “Insentif ini diberikan untuk peningkatan jumlah dana pokok maupun pengelolaan investasi dari dana abadi tersebut,” lanjut Nadiem.

Nantinya perguruan tinggi yang dinilai bisa meningkatkan dana kelolaan dari modal awal sebesar Rp 6 miliar, akan kembali mendapatkan insentif yang bersumber dari bunga Rp 7 triliun kelolaan LPDP.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan Dana Abadi Perguruan Tinggi demi pemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Dengan adanya Dana Abadi Perguruan Tinggi, Sri Mulyani berharap akan memicu semakin banyak kolaborasi, inovasi, dan kreativitas di perguruan tinggi. “Terutama institusi berbadan hukum supaya mereka lebih maju secara percaya diri,” kata Menkeu.

Sri Mulyani menilai perguruan tinggi harus menjadi pusat pendidikan yang mencerahkan bangsa. Dengan demikian, Indonesia mempunyai orang-orang terbaik yang terus memperbaiki tata kelola, sumber daya, mekanisme, birokrasi, akuntabilitas dan hasil dari berbagai program/kebijakan.

Dukungan Kemenkeu dalam peluncuran kebijakan ini, dikatakan Menkeu sebagai amanah bagi perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan tinggi di masa depan yang lebih baik lagi.

“Saya mengapresiasi seluruh kebijakan Merdeka Belajar dari episode pertama hingga saat ini di tengah evaluasi program yang terus dilakukan. Namun, kami dukung terus mendukung pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia dengan kuat dan penuh komitmen,” pungkas Menkeu

Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan jika saat ini rata-rata pendanaan setiap perguruan tinggi di Indonesia masih jauh dibandingkan negara lain.

"Kenyataannya kita harus menyadari bahwa Indonesia masih jauh dibandingkan negara lain dari sisi pendanaan pendidikan tinggi kita," kata Nadiem Makarim pada acara Merdeka Belajar: Dana Abadi Perguruan Tinggi di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Dari pemaparannya, rata-rata pengeluaran pendanaan perguruan tinggi di Indonesia pada 2022 baru sebesar USD 2.000. Masih lebih rendah dari India sebesar USD 3.000, Malaysia USD 7.000, Jepang USD 8.000 bahkan Singapura senilai USD 15.000.

Dia membandingkan Indonesia dengan India. Negara yang jumlah populasi jauh lebih besar dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi tetapi memiliki rata-rata pengeluaran perguruan tinggi per lulusan, satu setengah kali lebih besar dari Indonesia. Bahkan dengan negara jiran seperti Malaysia, Indonesia juga masih tertinggal

Nadiem mengingatkan jika investasi pendidikan tinggi memiliki dampak terbesar dan tercepat dari semua investasi pendidikan untuk membangun ekonomi dan negara.

"Mungkin kalau kita mau melihat jangka panjang investasi pendidikan PAUD dan lain itu lebih besar tetapi kalau kita mau hasil yang lebih cepat lebih dirasakan pendidikan tinggi adalah antara cara tercepat untuk membangun ekonomi kita untuk membangun negara kita," lanjut Nadiem Makarim. 

Untuk meningkatkan pendaan perguruan tinggi dikatakan bisa dengan menggalang kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dia mencontoh beberapa world class university, seperti MIT, Harvard Business School, hingga Nanyang Technological University yang berhasil menerapkan skema donasi alumni dan kerja sama swasta untuk mengembangkan pendanaan pendidikannya.

Untuk itu, kata Nadiem, pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar kampus-kampus kita bisa bersaing di tingkat dunia.

Menurut dia dengan kolaborasi Indonesia bisa mengejar ketertinggalan. Dana bisa diraih dengan adanya kolaborasi dengan swasta.

"Kita butuh jauh lebih mahir, siap dan berusaha agar bisa mendapatkan pendanaan dari swasta alumni dan lainnya," tegas dia.