550 Pelaku UMK di Jateng Kini Kantongi Nomor Induk Berusaha

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaksanakan kegiatan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) ke 550 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022).

Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Bupati Karanganyar, Bupati Sragen, wakil Bupati Klaten, serta perwakilan stakeholder yang hadir dari BRI, Gojek, Tokopedia, Grab, dan Sampoerna.

Dalam sambutannya, Bahlil mengatakan, bahwa dirinya diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya mengurus dan memperhatikan investasi besar saja, melainkan juga memperhatikan investasi kecil dilevel UMKM.

"Perintah presiden kepada kami adalah memperhatikan UMKM. Saya selalu diingatkan bahwa presiden Jokowi Jangan mengurus investasi yang besar-besar aja, yang kecil-kecil harus diurus, UMKM harus diurus," kata Bahlil.

Oleh karena itu, Kementerian Investasi berkolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka menterjemahkan secara konkrit terhadap apa yang menjadi arah kebijakan Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Sebab dari zaman Pemerintahan Presiden Pertama yakni Soekarno dan Bung Hatta, Indonesia dibangun menganut asas ekonomi dengan sistem koperasi.

"Koperasi dalam proses kekiniannya itu adalah bagian penerjemahan dari UMKM. Jangan minder untuk mengatakan UMKM, jangan takut dengan konglomerat-konglomerat. Karena UMKM ini pun memegang peran ekonomi 61 persen terhadap GDP. Lapangan pekerjaan dari total 131 juta Indonesia kontribusinya dari UMKM 120 juta," kata Bahlil.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Bahkan kata Bahlil, total unit usaha dari 100 persen sebanyak 99,3 persen itu UMKM yang jumlahnya 64 juta lebih. Satu hal lagi, banyak pejabat dan pemimpin negara berasal dari UMKM. Maka, para pelaku UMKM jangan malu mengakui usahanya

"Yang menjadi Menteri Investasi sekarang berasal dari UMKM bukan dari konglomerat. Pemimpin bangsa kita sekarang Presidn Jokowi juga memulai dari UMKM, jadi apa yang harus kita ragukan dari UMKM," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria, mengapresiasi Kementerian Investasi dan Kementerian BUMN yang turut berkolaborasi untuk memajukan UMKM di tanah air.

"Kami dari Kementerian Koperasi dan UKM apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak Menteri Investasi dan Menteri BUMN, karena apa yang direncanakan semula untuk transformasi informal ke formal dari pada UMKM itu adalah salah satu tugas utama Kita," ujar Eddy.

Dengan memberikan legal basis melalui NIB kepada pengusaha mikro yang memang harus dibantu, didampingi, serta dibina sehingga nanti mereka bisa naik kelas lebih awal daripada seharusnya dengan memanfaatkan berbagai kesempatan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem OSS.

"NIB juga menjadi landasan UMKM ultra mikro untuk mendapatkan bantuan-bantuan Pemerintah khususnya dari kami bantuan produktif usaha mikro," pungkas Eddy.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya Dewi Soeriyawati mengatakan, terhitung sejak OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) diberlakukan pada 4 Agustus 2021 hingga Maret 2022, tercatat 17.897 UMKM mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Mereka terdiri dari jenis perdagangan eceran dari berbagai macam barang, yang utamanya makanan, minuman yang bukan di Supermarket (toko kelontong), dan juga warung atau rumah makan (SWK).

 “Termasuk pula perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) perkulakannya atau toko besar dan grosir,” ujar Dewi, Rabu (16/3/2022).

Dewi memastikan, pendampingan pengurusan NIB ini akan terus berlanjut sampai semua UMKM di Surabaya mengantongi NIB. Sebab, itulah program Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam rangka memberikan intervensi kepada UMKM Surabaya.

“Ke depan, pendampingan pengurusan NIB ini terus kami selaraskan dengan kegiatan Dinkopdag yang lebih mengutamakan pada sektor perdagangan di bidang home industri, seperti pembuatan sepatu, souvenir, UKM batik/ pakaian, perbengkelan dan industri pengolahan makanan siap saji,” ucapnya.

Dewi menegaskan, Pemkot Surabaya terus mengajak para pelaku UMKM yang sudah ber-NIB untuk bergabung ke dalam aplikasi e-Peken, sehingga bisa meningkatkan penjualannya dan perekonomian Surabaya diharapkan terus tumbuh menjadi lebih baik.

“Sudah banyak yang gabung dengan e-Peken, yang belum gabung ayo segera bergabung,” ujar Dewi.