Usai Buruh, Driver Ojol Bakal Demo BBM Tuntut Subsidi Pertalite 30 Persen

Liputan6.com, Jakarta Usai buruh dan mahasiswa menggelar aksi demo BBM, kelompok supir ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia siap menggelar aksi unjuk rasa.

Salah satu tuntutannya, meminta adanya subsidi potongan harga BBM semisal jenis Pertalite 30 persen.

Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, para supir ojol seluruh Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa di berbagai wilayah.

"Kalau waktunya masih pematangan dulu, pembahasan. Memang kemungkinan minggu ini, tapi tanggalnya dari teman-teman masih mempertimbangkan beberapa hari dan tanggal yang pas," ungkapnya kepada Liputan6.com, Selasa (6/9/2022).

"Karena kan khawatir berbarengan dengan aksi massa yang lain dari mahasiswa, buruh, dan lain-lain, karena semuanya turun nih. Kita enggak mau bercampur dengan mereka," ujar Igun.

Igun menyatakan, aksi demonstrasi bakal digelar secara bertahap di seluruh Indonesia. Fokus utamanya bukan terhadap demo BBM yang baru saja naik, tapi lebih kepada meminta insentif khusus untuk ojol atas lonjakan harga tersebut.

"Memang kita tuntutannya beda sendiri dengan yang lain. Kalau yang lain kan minta harga BBM turun, kalau kami fokusnya bukan itu. Tapi tetap, kita minta pemerintah berikan subsidi 30 persen buat ojol. Subsidi potongan harga bensin, BBM-nya," tuturnya.

"Jadi maksudnya nilai subsidinya itu dengan harga (Pertalite) yang masih sama lah dengan yang lama, Rp 7.650 (per liter)," kata Igun.

Tuntutan lainnya, ojol juga meminta biaya sewa aplikasi yang kini dipatok 20 persen turun menjadi 10 persen. Alasannya, mereka tak ingin perhitungan harga tersebut turut memberatkan penumpang.

Selain itu, Garda Indonesia pun mendesak agar ojek online bisa diakui secara legal sebagai moda angkutan umum.

"Kami menghitung agar penumpang juga tidak berat dalam membayar ongkos tarif ojek online, lebih baik biaya sewa aplikasinya juga diturunkan. Tinggal penyesuaian harganya tidak terlalu tinggi.

"Kalau bertahan di angka 20 persen, sudah pasti penumpang akan menjerit. Juga, mendorong negara agar ojol dilegalitaskan. Masuk jadi transportasi umum," sebut Igun.

Ribuan mahasiswa hari ini melakukan aksi demo kenaikan BBM di DKI Jakarta dan sekitarnya. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi untuk tidak melakukan aksi anarkis.

"Jangan sampai unjuk rasa berujung anarkis," kata Riza di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/9/2022).

Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.

"Jangan sampai nanti ada kelompok, golongan, oknum siapapun yang membonceng dalam setiap aksi," imbuh Riza.

Di sisi lain, ia mengajak masyarakat agar menyikapi kenaikan harga BBM secara bijaksana.

"Kami berharap mari kita sikapi semua secara baik, secara bijak," katanya.

Menurut dia, tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM karena menyikapi situasi dunia saat ini.

Dia menjelaskan perang Rusia dan Ukraina memicu krisis pangan dan energi global.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk sektor energi tembus lebih dari Rp500 triliun pada 2022.

"Jadi selama ini tidak ada pilihan bagi Pemerintah Pusat kecuali menaikkan (harga BBM). Namun diiringi dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat karena selama ini menurut pemerintah pusat subsidi selama ini dinikmati kelompok menengah ke atas," imbuh Riza.

Rencananya, massa dari beberapa elemen termasuk para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta di antaranya di kawasan DPR RI dan di bundaran Patung Kuda dekat Istana Negara.

Adapun salah satu kelompok yang berencana melakukan unjuk rasa salah satunya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang akan melakukan aksinya di dekat kawasan Istana Negara pada Senin siang ini.

Adapun sikap dari PMII yang diunggah di akun instagram @pmiiofficial di antaranya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan pemberantasan mafia BBM.

Kemudian, penerapan kebijakan subsidi tepat sasaran dan mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.