Siap-Siap Tukin Dipangkas Jika Daerah Tak Bisa Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan, yang didesain untuk memperkuat tata kelola birokrasi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan.

Terdapat 9 pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan Reformasi Birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.

"Pengentasan kemiskinan adalah program prioritas Presiden Jokowi. Itulah kenapa kita bikin Reformasi Birokrasi Tematik kemiskinan. Kementerian PANRB akan memperkuat tata kelola birokrasinya, jadi bukan pada program kemiskinannya karena kalau bicara program tentu tergantung karakteristik daerah," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10/2022).

Anas mengatakan, RB tematik penanggulangan kemiskinan akan mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi/kebijakan, hingga reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.

"Jadi reformasi birokrasi tematik ini framework yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah (bottleneck) tata kelola. Sehingga kita harapkan reformasi birokrasi itu bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, bukan hanya soal prosedural administratif," kata Anas.

Dijelaskan Anas, terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Di antaranya terdapat target penurunan kemiskinan di level 7 persen pada 2024, dan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024.

"Penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi penurunan kemiskinan. Paralel dalam penerapan pilot project tahap pertama dan kedua, kita replikasikan ke daerah-daerah," tuturnya.

Kementerian PANRB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan.

"Kita sedang siapkan, jadi nanti indeks reformasi birokrasi daerah itu akan dinilai fokusnya pada pengentasan kemiskinan. Nanti itu ada kaitannya dengan tunjangan kinerja (tukin). Yang daerahnya keren tata kelola birokrasinya dalam pengentasan kemiskinan, tentu tukinnya bisa lebih lumayan dibanding daerah lainnya," imbuh Anas.

Menurut dia, kunci kesuksesan penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi.

"Semua daerah pilot project menyiapkan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dengan seluruh pihak terkait. Tata kelola birokrasinya langsung menjebol hambatan dalam penanggulangan kemiskinan," paparnya.

Sebelumnya, Indonesia masuk dalam daftar 100 negara paling miskin di dunia. Hal ini diukur dari Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita.

Dilansir dari laman worldpopulationreview.com, Jumat (30/9/2022), pemeringkatan negara-negara termiskin di dunia ini berdasarkan berpenghasilan rendah dalam sistem peringkat Bank Dunia.

Pemeringkatan ini didasarkan pada Gross National Income atau pendapatan nasional bruto per kapita masing-masing negara. GNI sangat mirip dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Kedua metrik mengukur nilai dolar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di negara tertentu, tetapi GNI juga mencakup pendapatan yang diperoleh melalui sumber internasional (seperti investasi asing atau kepemilikan real estat).

Menurut laman World Population Review, Indonesia berada di urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Pendapatan nasional bruto Indonesia tercatat sebesar USD 3.870 atau sekitar Rp 59 juta per kapita pada 2020.

Sementara itu, dalam laman Global Finance menempatkan Indonesia di urutan ke-91 negara paling miskin di dunia pada 2022.

Mengutip laman gfmag.com, pemeringkatan negara termiskin diukur dengan PDB dan keseimbangan kemampuan berbelanja atau Purchasing Power Parity (PPP).

Berada di urutan 91, Global Finance mencatat Indonesia memiliki PDB dan PPP sebesar USD 14.535.