Energi Terbarukan hingga Ekspansi Industri di Luar Jawa Jadi Pilar Industri Baru

Liputan6.com, Bali - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan ada enam pilar paradigma baru industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Pilar pertama yaitu, digitalisasi dalam Making Indonesia 4.0 dengan memberdayakan IKM nasional. Kedua, renewable energi melalui sumber energi baru. Ketiga, hilirisasi dengan memaksimalkan SDA untuk nilai tambah industri nasional. Keempat, green industri mengoptimalkan input energi hijau nasional di sektor industri.

Kelima, memperkuat supply chain nasional termasuk memperkuat pendalaman industri nasional dan ekosistem semikonduktor dan kritikal material termasuk baterai dan fuel cell, dan keenam memperluas spasial industri di luar jawa untuk pemerataan ekonomi.

"Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan dan mengakselerasi hilirisasi, renewable energi, digitalisasi serta kemampuan SDM nasional,” kata Agus dalam sambutannya di acara Indonesia Development Forum 2022, Selasa (22/11/2022) di Bali.

Selain itu, Agus memaparkan untuk membangun industri yang tangguh berkelanjutan, Kemenperin telah memunculkan program inisiatif sebagai sebuah peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam mengimplementasi industri 4.0 dan menetapkan 7 sektor utama.

“Ketujuh sektor utama tersebut adalah makanan, minuman, tekstil atau busana, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat-alat kesehatan," ujar Agus.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian perindustrian sangat mengapresiasi seluruh stakeholder Indonesia Development Forum yang diprakarsai oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk terus dapat meningkatkan nilai tambah nasional melalui paradigma baru industrialisasi. 

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar Indonesia Development Forum (IDF) tahun ini. Gelaran IDF 2022 berhasil menghasilkan 3 inisiatif yang merupakan kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan juga akademisi. 

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tiga inisiatif ini dilakukan untuk mendorong Indonesia naik kelas menjadi High Income Country pada 2045.

"Indonesia untuk menuju 2045 hanya sisa 22 tahun lagi, artinya kita punya waktu 22 tahun untuk bisa mencapai negara berpendapatan tinggi pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia,” ujar Amalia dalam konferensi pers IDF 2022, Selasa (22/11/2022) di Bali.

Amalia melanjutkan untuk mencapai Indonesia sebagai negara dengan penghasilan tinggi, tidak bisa dilakukan sendirian. 

"Kita semua harus kolaboratif lakukan kerja sama lintas pemangku kepentingan. Hal ini yang kita lakukan pada acara IDF,” lanjutnya.

Amalia memaparkan, IDF 2022 berhasil menghasilkan tiga inisiatif yang pertama, peluncuran rencana induk pengembangan industri digital Indonesia yang merupakan kerja sama dengan PT Telkom Indonesia. 

"Peluncuran peta jalan ini, Bappenas ingin mendorong transformasi ekonomi digital, agar Indonesia tak menjadi pasar, melainkan menjadi produsen dari produk ekonomi digital,” jelas Amalia. 

Inisiasi kedua adalah peluncuran peta jalan pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan. Adapun terakhir, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PT Dirgantara Indonesia dengan ITB terkait pusat rancang dan bangun pesawat. 

"Kita ingin mendorong industri kedirgantaraan, karena indonesia secara geografis terdiri dari pulau-pulau yang butuh dijangkau dengan transportasi udara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi,” pungkas Amalia. 

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara puncak Indonesia Development Forum (IDF) 2022 yang mengusung tema “The 2045 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia’s Economic Transformation” di Bali, pada 21-22 November 2022.

“Kementerian PPN/Bappenas ingin mengajak pemangku kepentingan untuk mari kita berpikir kembali, menyusun kembali strategi kita ke depan, dalam rangka reindustrialisasi, menempatkan industri dalam peta Indonesia, makro Indonesia, untuk percepatan pembangunan, untuk kesejahteraan,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Senin (21/11).

Reindustrialisasi akan menjadi kunci penting transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia, peningkatan share industri pengolahan terhadap produk domestik bruto juga menjadi prioritas.

“Industrialisasi ke depan harus menjawab kebutuhan lifestyle baru, yang sustainable, smart, and functional. Konsumen-konsumen kita semakin pandai, semakin smart, maunya affordable dan canggih. Dengan demikian, juga model-model bisnis akan berubah, permintaan tenaga kerja berubah dan demikian juga cara pembiayaan juga berubah,” ujar Menteri Suharso.

IDF 2022 dimulai dengan kuliah umum “The Importance of Structural Transformation in the Manufacturing Sector to Support Post-pandemic Economic Recovery and Sustained Growth” dari Minister of the Popular Power for Planning Venezuela periode 1992-1993 Ricardo Hausmann, tanggapan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2016-2019 Bambang Brodjonegoro.

Di Marketplace Sessions, IDF 2022 memberikan ruang interaksi dan bertukar ide serta gagasan terkait masa depan industrialisasi untuk pembangunan Indonesia.

“Selain membahas tentang masa depan industrialisasi Indonesia dan perannya untuk mencapai Visi Indonesia 2045, IDF juga menjadi ajang diluncurkannya Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023-2045 dan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan 2022-2045,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.

Acara Puncak IDF 2022 bertema “The 2024 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia’s Economic Transformation” digelar sebagai penutup rangkaian IDF IDEA Series 2022: Inspire, Imagine, dan Innovate yang telah berlangsung sepanjang 2022.

IDF menghasilkan masukan bagi strategi pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional. IDF juga menjadi ajang partisipasi publik dan mitra pembangunan untuk ikut aktif terlibat dalam diskursus pembangunan nasional.