Rp 278 Triliun Anggaran Daerah Ngendon di Bank, Ternyata Terkait Politik

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat gusar oleh kepala daerah, yang masih menyimpan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 278 triliun di bank.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11/2022).

"Mumpung ada gubernur, saya ingatkan, pagi tadi saya cek, uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun," kata Jokowi.

Saat dimintai keterangan selepas acara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, serapan belanja dan anggaran pemerintah daerah itu bahkan masih kalah dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Saya sudah sampaikan waktu rapat hari Senin (28/11/2022) yang lalu dengan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, anggaran ini rendah dibanding tahun 2021 lalu 30 November, itu 64 persen. Kalau sekarang kan 64 persen," ujar Mendagri di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Untuk mengecek, Mendagri Tito pun langsung menurunkan tim untuk mengecek apa saja permasalahannya. Diantaranya, ada yang punya kontrak sampai akhir tahun baru dibayar.

"Otomatis pekerjaan selesai baru dibayar. Kalau itu dibayarkan sebelum kontrak selesai, bisa jadi masalah hukum. Membayar pekerjaan yang belum selesai itu periksa KPK, Kejaksaan Agung, Polisi, kena nanti," terangnya.

Kedua, kendala kelambatan pada waktu lelang. Itu mengakibatkan proyeknya belum berjalan, atau terlambat berjalannya. Ketiga, ada juga kepala daerah yang kurang mampu untuk mengkoordinasikan, atau katakanlah enggak terlalu peduli dengan angka belanja daerah.

"Sehingga mereka bekerja rutin-rutin saja, harusnya dia kumpulkan sekda, kepala badan keuangan, dan seluruh komponen kepala dinas yang ada. Disisir satu-satu, mana kepala dinas, SKPD yang belanja rendah, apa masalahnya. Kadang-kadang membutuhkan tekanan dari atasan. Kalau enggak, ya mereka landai-landai aja," urainya.

Padahal, ia mengungkapkan, APBD merupakan salah satu instrumen yang penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Ada uang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga," ucap Tito.

Berikutnya, Mendagri juga menemukan adanya persoalan politik antara pihak DPRD dan kepala daerah.

"DPRD kadang-kadang ada ajuan yang disampaikan oleh kepala daerah, kemudian tidak disetujui. Mungkin karena ada alasan-alasan tertentu, saya enggak ngerti. Bervariasi sekali alasannya, dari yang betul-betul idealis sampai ke subjektif," tuturnya.

Mendagri Tito lantas memohon kepada seluruh kepala daerah, untuk memaksimalkan sisa waktu satu bulan guna menyerap penuh sisa belanja dan anggaran 2022.

"Saya mohon lah kepada kepala daerah, ini tinggal satu bulan lagi. Kita akan genjot, dan akan saya umumkan nantinya, daerah-daerah yang terendah (penyerapannya). Daerah-daerah yang tinggi akan kita berikan penghargaan. Apapun bentuknya, baik pendapatannya maupun belanjanya," pintanya.

"Untuk daerah yang belanjanya rendah, pendapatannya juga rendah, nanti akan kita umumkan. Tolong sebarkan saja, sehingga rakyatnya tahu kinerja kepala daerahnya seperti itu. Nanti 2024 mau pilih kepala daerah seperti itu, yang tak mampu mengelola anggaran keuangan daerahnya? Itu akibatkan masyarakat jadi korban, karena uangnya enggak beredar," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat gusar oleh kepala daerah, lantaran masih adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 278 triliun yang masih tersimpan di bank sampai hari ini.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11/2022).

"Mumpung ada gubernur, saya ingatkan, pagi tadi saya cek, uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun," ujar Jokowi.

Jokowi pun menyesali, di saat arus modal masuk dalam bentuk investasi antri, anggaran daerah justru masih tersimpan aman di bank.

"Kita ini cari uang dari luar untuk masuk, terjadi pertukaran uang. Tetapi yang kita sendiri, transfer dari Menteri Keuangan ke kepala daerah justru tidak dipakai. Kata bu Menteri (Sri Mulyani Indrawati) ada beberapa anggaran di kabupaten/kota/provinsi yang ada di bank yang belum dipakai," bebernya.

"Tadi saya sudah bicara ke pak Mendagri, tolong dicek saldo-saldonya. Situasi sangat sulit, tapi malah itu didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, Rp 278 triliun," pinta Jokowi.

Jokowi lantas minta kepala daerah agar sisa APBD 2022 segera dibelanjakan, terlebih kini sudah mendekati tutup tahun.

"Realisasi belanja nasional sudah masuk di angka 76 persen, daerah baru 62 persen. Besok sudah Desember. Artinya, arus modal masuk lewat investasi, tapi uang yang ada di kantong sendiri tidak direalisasikan," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para jajaran menteri jika penyerapan anggaran atau realisasi APBN saat ini masih sangat rendah. Mirisnya, realisasi belanja negara yang paling besar masih untuk membayar gaji PNS.

Dari catatan Jokowi, realisasi belanja APBN sampai saat ini baru 62,5 persen. Dari realisasi ini paling besar untuk belanja pegawai, sedangkan belanja modal hanya 45,8 persen. Padahal ini yang membantu perekonomian justru masih rendah.

“Yang paling tinggi ya belanja pegawai karena ini rutinitas yang keluar tapi yang belanja modal belanja barang dan jasa masih sangat rendah termasuk bansos,” tegas Jokowi dalam pengantar sidang kabinet yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (12/10/2022).

Jokowi pun meminta pada menteri kabinet kerja memperkuat konsolidasi antar Kementerian atau lembaga sesuai dengan lingkupnya masing-masing.

Konsolidasi untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi dunia, krisis pangan, krisis energi hingga krisis keuangan.

"Dan nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test. Sampai seberapa jauh kekuatan kita kalau badainya itu datang lain yang berkaitan garansi kurs, inflasi, berkaitan dengan growth, berkaitan dengan pangan kita, energi kita, semuanya harus kita test betul," jelasnya.

Semua hal, kata Jokowi harus dihitung dengan beragam rencana atau simulasi dalam menghadapi kondisi yang ada.

"Sampai plan a, plan b, plan c, sampai yang paling buruk semuanya harus kita hitung. Sehingga sekali lagi, situasi semakin memburuk dan antisipasi dampak dari domestik harus disiapkan betul," pungkasnya.