Otorita IKN Buka Rekrutmen 4 Jabatan Pimpinan Tinggi Akhir 2022, Apa Kriterianya?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bakal segera membuka seleksi perekrutan untuk posisi 4 Jabatan Pimpinan Tinggi, atau JPT Madya di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN).

Adapun keempat posisi yang disiapkan, yakni Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan; Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat; Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Ketua Panitia Seleksi JPT Madya Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro, mengatakan tim panitia seleksi rencananya akan membuat rapat pertama bersama Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pekan ini, untuk mendengarkan aspirasi terkait proses perekrutan tersebut.

"Kemudian, dari informasi tersebut kita akan segera menyiapkan undangan, dalam pengertian membuka kesempatan bagi siapapun untuk mencoba mengisi posisi yang dibutuhkan," ujar Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis (8/12/2022).

Mantan Menteri Riset dan Teknologi ini berujar, pihaknya belum merumuskan secara pasti skenario perekrutan calon pejabat di lingkungan IKN Nusantara tersebut. Namun, ia memberi isyarat bahwa program seleksi ini nantinya akan terbuka untuk non-ASN.

"Tentunya kita belum putuskan. Tapi kalau preferensi saya, pengalaman cukup lama di pemerintah, akan lebih baik kalau terbuka," kata Bambang.

"Bukannya kita tidak memperhatikan potensi yang ada di birokrasi, tetapi IKN ini kebetulan posisinya agak strategis. Dalam pengertian, harus dikerjakan dalam tempo relatif cepat. Tapi saya yakini, di antara putra/putri terbaik bangsa pasti ada yang bisa memenuhi kriteria-kriteria dimaksud," ungkapnya.

Bambang lantas menjabarkan sejumlah kriteria khusus yang dicari untuk mengisi posisi JPT Madya di Otorita IKN. Paling utama, harus punya kemampuan manajerial.

Kedua, harus bisa membangun hubungan yang baik dengan semua stakeholder, baik di pusat maupun setempat (Kalimantan Timur). Kemudian, juga punya rekam jejak yang sesuai dengan posisi dibutuhkan.

"Tentunya yang paling penting dari semuanya adalah harus punya integritas. Karena bagaimanapun, mengerjakan suatu proyek dengan nilai sebesar itu pasti banyak gangguan/godaan, dan kita mencari individu-individu yang punya integritas tinggi," tegasnya.

Saat ditanya kapan proses seleksi 4 JPT Madya di Otorita IKN akan dibuka, Bambang berharap itu bisa segera dilaksanakan.

"Kita upayakan secepat mungkin. Tentunya saya harus pelajari dulu bagaimana mekanisme untuk membuka pengumumannya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah bisa," pungkas Bambang Brodjonegoro.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap para investor dalam negeri maupun internasional mulai masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada kuartal kedua 2023.

Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C dan berfokus pada pengembangan KIPP yang memang untuk perkantoran.

"Nanti pada kuartal kedua tahun depan, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Basuki mengatakan, banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN baik kepadanya maupun kepada Otorita IKN.

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal supaya bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Yang 20-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022 seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," kata Basuki.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia mengungkapkan sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Tentunya, jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, anggaran untuk IKN bukan dari APBN. Investasinya menggunakan bermacam skema apakah investasi murni, KPBU dan sebagainya tergantung pada jenis kegiatannya.

Para investor Malaysia tersebut berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN, dengan sektor-sektor yang diminati seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya.

Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Terbaru, sebanyak 21 negara Uni Eropa seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.