Kendaraan Listrik Diguyur Insentif, Mobil Konvensional Tak Laku di 2023?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik dengan rentang beragam. Mulai dari Rp 80 juta untuk mobil listrik, Rp 40 juta untuk mobil listrik berbasis hybrid, Rp 8 juta untuk motor listrik, dan Rp 5 juta untuk motor konversi.

Kendati begitu, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menilai, penjualan mobil konvensional di 2023 ini masih tetap akan tinggi.

"Kendaraan ICE (Internal Combustion Engine) masih tetap akan baik penjualannya," kata Jongkie kepada Liputan6.com, Rabu (11/3/2023).

Mengutip data penjualan mobil selama Januari-November 2022, angka penjualan wholesales atau dari pabrikan ke dealer hampir mencapai 1 juta unit.

Selama periode 11 bulan tersebut, angka penjualan mencapai 942.499 unit. Itu naik 151.970 unit (19,7 persen), atau dari 790.529 unit dibandingkan periode yang sama 2021 lalu.

Jongkie beralasan, penjualan mobil berbahan bakar minyak bakal terus diminati lantaran masih lebih bisa menjangkau daya beli masyarakat luas.

"Daya beli masyarakat Indonesia msh pada kendaraan bermotor (KBM) roda empat dengan harga Rp 300 juta kebawah. Sementara mobil yang mengadopsi battery electric vehicle (BEV) yang diminati (5 pintu, 7 seat) harganya masih mahal, Rp 800 jutaan," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan target untuk lebih memasifkan pemakaian mobil listrik dan motor listrik. Salah satunya, mematok target penggunaan 80 persen kendaraan listrik pada 2030 mendatang.

Menjawab rencana tersebut, Jongkie belum bisa berkomentar lebih banyak. "Tunggu perkembangan mobil-mobil BEV yang akan datang," tandasnya.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah lebih fokus membenahi sektor transportasi massal di Indonesia. Salah satunya dengan menambah subsidi untuk sektor tersebut ketimbang memberikan insentif mobil listrik.

Mengacu data yang dimilikinya, besaran subsidi bagi angkutan darat pada 2023 adalah sebanyak 5,6 triliun. Angka ini disebut turun dari realisasi subsidi angkutan darat di 2022 dengan gap sekitar Rp 2,8 triliun.

Kontrak Public Service Obligation (PSO) terbesar diberikan untuk pelayanan KRL Jabodetabek Rp 1,6 triliun (64,27 persen). Selanjutnya untuk KA Jarak Dekat Rp 466,2 miliar (18,29 persen), KA Jarak Sedang Rp 216,7 miliar (8,50 persen), KRD Rp 152 miliar (5,97 persen), KRL Jogja-Solo Rp 53 miliar (2,11 persen), KA Jarak Jauh Rp 12,4 miliar (0,49 persen), dan KA Lebaran Rp 9,4 miliar (0,37 persen).

"Untuk menambah subsidi sektor transportasi darat, lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 trliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum," kata dia dalam keterangannya, Minggu (8/1/2023).

Dana ini, menurut Djoko bisa ditambahkan untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan di jalan perintis. Mengingat, mobilitas masyarakat yang sangat dominan menggunakan transportasi darat.

Djoko memandang, alokasi seperti itu akan menguntungkan dari segi politik. Apalagai, 2023 masuk dalam tahuj politik dan perhatian masyarakat tertuju pada sosok pengganti Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024. Pasalnya, akan banyak masyararakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum," bebernya.

"Subsidi layananan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat," pungkas Djoko.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan saat ini Pemerintah sedang menyiapkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk subsidi mobil listrik, motor listrik dan bus listrik.

"Ini sedang bicara dengan Bu Menteri Keuangan nilainya Rp 5 triliun, nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus kita akan pertimbangkan juga," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, dikutip Jumat (23/12/2022).

Dia menegaskan, dana Rp 5 triliun itu akan diberikan untuk pembelian mobil listrik, motor listrik, hingga bus listrik yang diproduksi dalam negeri.