Presidensi G20 Hasilkan 366 Proyek Senilai Rp 4.688 Triliun Bagi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dinilai sukses oleh beberapa kepala negara dan juga lembaga keuangan internasional dalam penyelenggaraan KTT G20 pada 2022. Tak hanya itu, gelaran G20 tersebut ternyata juga memberikan manfaat nyata ke Indonesia yaitu komitmen proyek kerja sama dengan negara lain. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dalam Indonesia mendapat komitmen 366 proyek kerja sama dengan nilai mencapai USD 309,4 miliar atau setara Rp 4.688 triliun dengan memegang Presidensi G20.

"G20 ini di luar ekspektasi kita, jujur," kata Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Luhut membeberkan hasil kerja sama bilateral Indonesia dengan beberapa negara telah menghasilkan kesepatakan 140 proyek. Total nilai proyek kerja sama dua negara ini mencapai USD 71,4 miliar atau setara Rp 1.802 triliun.

"Bilateral itu adalah Indonesia dengan negara-negara tertentu. Itu ada kesepakatan 140 projek senilai USD 71,4 miliar," kata Luhut.

Sementara itu untuk kerja sama multilateral tercatat ada 226 proyek. Adapun nilai kerja sama proyek multilateral ini mencapai USD238 miliar atau setara Rp 3.606 triliun.

"Dan ada multilateral 226 projek itu nilainya USD238 miliar," katanya.

Capaian ini pun disampaikan Luhut dalam pertemuannya dengan para investor di Davos, Swiss. Luhut menyebut para audiens menyambut pencapaian tersebut.

"Mereka semua terkagum-kagum karena itu semua saya berikan breakdown daripada setiap item ini. Kerja sama dengan negara mana, dan Presiden sudah memerintahkan untuk eksekusi semua ini," tuturnya.

Maka dari itu, Luhut meminta semua pihak untuk mulai fokus pada hilirisasi dan digitalisasi. Tak lupa dia meminta kekompakan pejabat negara dalam menyelenggarakan G20 tahun lalu bisa terus dijaga dan ditingkatkan.

"Kita semua harus kompak, kita semua bahu membahu. Jangan merasa, wah ini tidak perlu. Percayalah pasti Presiden memberikan yang terbaik," katanya.

Ekonomi global pada tahun 2023 diprediksi oleh beberapa pihak akan 'gelap' dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi tetap resilien dan dapat mencapai target sebesar 5,2% pada tahun 2022 dan diproyeksikan sebesar 5,3% pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi global sempay direvisi oleh International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 2022 lalu. Dioroyeksikan, pertumbuhan ekonomi global di tahun ini hanya sebesar 3,2% dan pada tahun 2023 sebesar 2,7%.

Tekanan inflasi yang tinggi dan semakin persisten di berbagai negara disebabkan oleh harga-harga komoditas, khususnya energi dan pangan yang cenderung tinggi dan volatile.

Ketika negara-negara lain mengalami tingkat inflasi yang tinggi, tingkat inflasi di Indonesia masih terkendali pada level 5,42% (yoy) per November 2022.

Dalam kegiatan Sharing Session Liputan6.com dengan tema “Jadikan G20 Bali Leaders Declaration Pijakan Ekonomi Bangkit”, Jumat (9/12/2022), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa pemerintah cukup siap mengantisipasi tantangan ekonomi global.

"Berbagai kondisi tantangan di global ini, Pemerintah sudah cukup siap untuk mengantisipasi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022, sampai Q3-2022 masih 5,72%.Di tahun 2023, dari beberapa indikator makro kemudian leading indicator, kami masih yakin bisa di atas 5%. Tapi kita juga masih lebih baik dibanding sebagian besar negara lain,” ungkapnya.

Sesmenko Susiwijono mengatakan bahwa hasil KTT G20, yakni G20 Bali Leaders’ Declaration menjadi solusi kolektif bagi berbagai tantangan global.

Keberhasilan KTT G20 Indonesia juga menunjukkan pulihnya kepercayaan dunia pada multilateralisme dalam menyelesaikan masalah dunia, meningkatkan kepercayaan terhadap kepemimpinan dunia, serta meneguhkan komitmen negara-negara terhadap isu yang paling mendesak bagi masyarakat global. 

Indonesia juga menerima banyak manfaat dari penyelenggaraan Presidensi G20. Manfaat tersebut merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Manfaat ekonomis yang didapatkan adalah komitmen pendanaan infrastruktur berkualitas dari Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dengan total dana sebesar USD600 miliar. 

Selain itu, ada pula komitmen pendanaan percepatan dekarbonisasi dari negara G7 untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan penghentian dini pembangkit listrik berbasis fosil di Indonesia melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar.

"Beberapa program komitmen investasi tersebut, terutama transisi energi itu nilainya besar sekali. Dampaknya langsung maupun tidak langsung ke semua sektor, tidak hanya ke sektor teknis yang menjadi komitmen di dalam pembiayaan itu. Multiplier effect-nya ke sektor yang lain,” ujarnya.