Menko Airlangga Bantah RI dan Malaysia Akan Larang Ekspor Sawit ke Eropa

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah wacana bahwa Indonesia dan Malaysia akan menyetop ekspor sawit ke Uni Eropa. Hal itu dikemukakannya saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia, Dato' Sri Haji Fadillah bin Yusof.

Isu larangan ekspor sawit ini beredar lantaran Indonesia dan Malaysia merasa dirugikan dengan aturan baru Uni Eropa, European Green Deal yang memperketat penjualan produk sawit dan komoditas lain yang erat kaitannya dengan deforestasi.

"Stop ekspor bukan merupakan hal yang dibahas. Kita sebagai negara yang juga melakukan impor/ekspor, tentu itu bukan merupakan pilihan," ujar Airlangga di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia lebih memilih untuk memakai pendekatan kolaboratif, guna mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap sektor sawit dan turunannya.

"Tidak ada boikot-boikotan. Jadi kita tidak perlu merespons apa yang tidak ada. Jadi tentu biasa saja dalam melakukan sosialisasi, komunikasi dan dialog," tegas Airlangga.

Pasalnya, ia menekankan, undang-undang baru Uni Eropa itu berpengaruh tidak hanya kepada produk kelapa sawit, tapi juga berbagai komoditas dari sektor perkebunan lainnya.

Oleh karenanya, Airlangga menambahkan, penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk menjelaskan, bahwa kedua negara telah berkomitmen untuk program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

"Terkait kesepakatan politik tentang proposal komoditas bebas deforestasi di Uni Eropa, pertemuan ini sepakat untuk melakukan misi bersama ke Uni Eropa, untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan ke sektor kelapa sawit, dan mencari kemungkinan kolaboratif, pendekatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atau Menko Airlangga menyampaikan hasil pertemuan dengan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia, Dato' Sri Haji Fadillah bin Yusof terkait diskriminasi Uni Eropa terhadap minyak sawit mentah (CPO).

Pertemuan itu dilaksanakan guna merespons European Green Deal, sebuah aturan baru yang mendorong negara-negara Benua Biru untuk mengkonsumsi komoditas bebas deforestasi, sehingga memperketat penjualan produk sawit dan turunannya.

Menko Airlangga menyatakan, RI-Malaysia sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerjasama mengatasi diskriminasi sawit Eropa.

Menindaki hal itu, kedua negara sepakat untuk memanfaatkan keterlibatan negara-negara pengimpor utama sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk bernegosiasi dengan Eropa.

Sekaligus strategi untuk meraup pengakuan lebih luas di pasar global soal kebijakan sawit yang telah dicanangkan oleh Indonesia dan Malaysia, yakni Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO).

"Terkait kesepakatan politik tentang proposal komoditas bebas deforestasi di Uni Eropa, pertemuan ini sepakat untuk melakukan misi bersama ke Uni Eropa, untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan ke sektor kelapa sawit, dan mencari kemungkinan kolaboratif, pendekatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan," ujar Airlangga di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

"CPOPC bermaksud untuk terus terlibat dengan Uni Eropa untuk mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun konsumen," imbuhnya.

Guna menunjang misi tersebut, RI dan Malaysia juga bakal melawat ke India yang sudah mengakui kebijakan ISPO dan MSPO.

"Kami juga sepakat setelah misi bersama ke Uni Eropa, kami juga akan lakukan kunjungan ke India untuk memanfaatkan beberapa peluang potensial," kata Airlangga.

Selain India, Indonesia dan Malaysia juga bakal menggandeng Honduras, negara produsen sawit di Amerika Tengah untuk bergabung menjadi anggota CPOPC.

"Pertemuan juga membahas strategi perluasan keanggotaan CPOPC. Tadi telah disepakati untuk memasukan Honduras untuk jadi anggota ketiga CPOPC dalam waktu dekat," sebut Airlangga.